Suara.com - Wakil Ketua Umum DPP Partai Gerindra Fadli Zon berharap Kantor Staf Presidenan tidak jadi tempat penampungan tim sukses Presiden Joko Widodo untuk Pilpres 2019 mendatang.
Pernyataan Fadli untuk menanggapi masuknya polikus Partai Golkar, Ali Mochtar Ngabalin sebagai anggota KSP. Ali diposisikan sebagai Tenaga Ahli Utama Kedeputian IV bidang Komunikasi Politik dan Diseminasi Informasi Kantor Staf Presiden.
Fadli tidak masalah dengan masuknya Ngabalin ke lingkungan Istana Kepresidenan. Menurut dia itu adalah hal wajar, sebab Golkar adalah partai pendukung pemerintah.
"Masalahnya KSP jangan jadi tempat penampungan Timses Jokowi dan menjadi mesin timses ke depan. Itu menurut saya tugas Presiden mengawasi," kata Fadli di DPR, Jakarta, Kamis (24/5/2018).
Lebih lanjut, Wakil Ketua DPR RI itu juga menyoal keberadaan KSP. Fadli menilai KSP adalah lembaga yang non struktural yang tidak pernah ada nomenklaturnya.
"Itu hanya dari Perpres, Perpres itu seharusnya meneruskan UU yang mempunyai payung soal KSP ini," ujar Fadli.
Tidak hanya itu, tugas pokok KSP, menurut dia, juga tejadi tumpang tindih dengan tupoksi Sekretris Kabinet, yakni pengawasan terhadap pembangunan prioritas, komunikasi politik dan isu-isu strategis.
"Nah hal yang sama juga ada di Setkab. Jadi sebenarnya ini overlap, tumpang tindih antara tugas yang ada di KSP kemudian di Setkab dan juga di Setneg," kata Fadli.
Fadli menyarakan KSP dibubarkan saja.
"Ini semangatnya berbeda dengan yang diinginkan Presiden untuk efisiensi birokrasi, dalam rangka itu harusnya KSP dihilangkan, dibubarkan karena ini pemborosan anggaran dan tumpang tindih di dalam pekerjaan," kata Fadli.
"Apalagi bisa saja ada abuse untuk konsolidasi, bukan untuk Presiden tapi untuk calon Presiden, sebagai menampung relawan," tambah Fadli.
