Najib dan 5 Truk Uangnya, 10 Hari yang Mengguncang Malaysia

Uang tunai tersebut terdiri dari 26 mata uang berbeda, sebagian besar di antaranya dalam Ringgit Malaysia dan Dolar Singapura.

Uang tunai itu ditemukan di dalam 35 tas tangan mewah, di mana terdapat 37 tas lainnya berisikan perhiasan dan jam-jam tangan berharga mahal. Selain itu, masih ada 284 kardus (kotak) tas tangan mewah lainnya.

Sebelumnya, polisi juga telah menyita sejumlah harta dari kediaman pribadi Najib Razak di Taman Duta. Termasuk di antaranya adalah uang tunai senilai 500.000 Ringgit Malaysia atau setara Rp 1,77 miliar.

Sementara dari kawasan Taman Duta, polisi juga menyita puluhan tas dan jam tangan mewah. Tas-tas antara lain terdiri dari 16 Chanel, 8 Versace, 10 Gucci, 5 Oscar de la Renta, serta beberapa tas Dolce & Gabbana dan Louis Vuitton.

Ketika menggeledah di Pavilion Residences, kotak-kotak bermerek Hermes Birkins jelas terlihat, saat dimuat ke troli belanja.

Polisi mengatakan, selain tas-tas itu—yang total harganya sebanyak tiga kali gaji tahunan perdana menteri, yakni USD 120 ribu—mereka juga mengangkut uang tunai, jam tangan, dan banyak perhiasan.

"Jumlah perhiasan agak besar," kata polisi Amar Singh, direktur investigasi kejahatan komersial.

Penyitaan tersebut erat terkait penyelidikan baru yang digelar pemerintah terhadap Najib, yang diduga menerima uang suap dari  skandal perusahaan 1Malaysia Development Berhad (1MDB).

Najib sendiri secara konsisten membantah tuduhan tersebut. Tahun 2015, ia sempat menjadi target operasi. Namun, lembaga antirasyawah mendadak menghentikan penyelidikan. Kekinian terkuak, lembaga itu mendapat tekanan dari rezim ketika itu.

Istri Najib, Rosmah Mansor, yang telah menjadi titik pusat kritik publik karena memamerkan kekayaannya, mempersoalkan para awak media yang menyoroti aksi aparat ketika melakukan penyitaan.

Dalam sebuah pernyataan yang dikeluarkan melalui pengacaranya pada hari Sabtu (19/5), dia mengatakan, "Badai media. Pencemaran nama baik keluarga kami yang tampaknya ditargetkan untuk memprovokasi kemarahan publik."