"Mereka tak lagi independen. Bahkan bagi kandidat yang 'dikecilkan' hasil survei, seperti pernah diakui Sudirman Said, itu merupakan sejenis 'teror'," katanya.
Selanjutnya Fadli menyinggung Pilkada Jakarta 2017 lalu. Sebelum pemilihan, pasangan penantang petahana, Anies Rasyid Baswedan dan Sandiaga Salahuddin Uno, selalu di bawah dari pasangan Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) dengan Djarot Saiful Hidayat. Tetapi fakta yang terjadi Anies - Sandi mampu mengalahkan petahana.
"Ini yang saya sindir, jangan-jangan ramalan dukun bisa lebih tepat dibanding lembaga survei, saking jauh melencengnya prediksi survei. Mereka mengaku ilmiah, tapi hasilnya seperti main-main," jelas Fadli.
Wakil Ketua DPR dari Gerindra itu menerangkan, keberadaan lembaga survei politik hanya diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 2015 tentang Perppu Pilkada, Undang-Undang Nomor 7 tentang 2017 tentang Pemilu, serta Peraturan KPU Nomor 10 tahun 2018. Fadli menganggap isi dari aturan tersebut sangat normatif.
"Lembaga survei yang ingin mempublikasikan survei Pilkada harus mendaftar ke KPU, wajib punya badan hukum, menyerahkan surat pernyataan tak berpihak, dan ketentuan administratif sejenisnya," katanya.
Fadli menjelaskan, Pasal 131 ayat (3) UU No 1/2015 memang ditegaskan bahwa publikasi lembaga survei tak diperbolehkan melakukan keberpihakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu calon. Hal ini juga disebutkan dalam Pasal 28 ayat (3) PKPU No. 10 tahun 2018.
"Masalahnya bagaimana mungkin lembaga survei tak berpihak, jika mereka juga merangkap jadi konsultan politik yang bekerja untuk menyukseskan kepentingan partai atau kandidat tertentu?," katanya. "Itu kan aneh dan kontradiktif. Ini seperti pengacara yang membela klien," lanjutnya.
