Suara.com - Ketua Umum partai Nasdem Surya Paloh melarang anggotanya yang menjadi Menteri untuk mencalonkan diri sebagai anggota legislatif 2019 nanti. Meski pun tak ada aturan undang-undang yang melarang Menteri jadi caleg, Paloh tetap tak mengijinkan.
Larangan itu disampaikan agar para Menteri dari partainya lebih fokus bekerja untuk menjalankan tugas hingga diakhir pemerintahan Jokowi-Jusuf Kalla tahun depan.
“Saya larang, supaya fokus kerja,” kata Surya Paloh ditemui di kantor DPP Nasdem, Jl Gondangdia, Menteng, Jakarta Pusat, Selasa (10/7/2018).
Sebelumnya, Presiden Joko Widodo tak melarang anggota kabinet kerja mencalonkan diri sebagai caleg. Namun ia berpesan, Menteri yang jadi caleg agar saat berkampanye tak mengganggu tugas tugas pokoknya sebagai pembantu Presiden.
"Sebagian menteri itu dari partai politik. Mereka juga ditugaskan partai untuk hal politik, salah satunya menjadi caleg. Saya kira wajar kalau mereka ditugaskan menjadi caleg," ujar Jokowi seusai menghadiri acara di JCC, Senayan, Jakarta, Jumat (6/7/2018).
Jokowi kemudian mengklaim, hingga kekinian, belum ada menteri di kabinet kerja yang meminta izin maju pada Pemilu 2019. Klaim itu untuk merespons isu sejumlah menteri akan mundur untuk menjadi caleg seperti yang kali pertama dilontarkan Ketua Tim Ahli Wakil Presiden Sofjan Wanandi.
"Tapi sampai sekarang belum ada yang menyampaikan ke saya. Ya dipersilakan (kalau ada yang mau ikut Pemilu 2019)," kata Jokowi.
Mantan Gubernur DKI Jakarta ini menjelaskan, menteri yang mau ikut Pemilu 2019 tidak perlu keluar dari kabinet kerja. Mereka hanya diminta mengajukan izin kepadanya.
"Ya berarti izin saja, kalau mau kampanye jangan sampai mengganggu tugas pemerintahan. Kan bisa izin cuti," jelasnya.
Baca Juga: Cak Imin Didepak dari Cawapres Jokowi, Tapi Masuk Daftar Panjang
Lebih jauh Jokowi mengatakan, selama menteri yang mendaftar caleg berkampanye, tugasnya bisa digantikan oleh menteri koordinator atau menteri terkait, sesuai aturan yang ada.
