Suara.com - Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko yang memimpin delegasi Indonesia dalam pertemuan Dewan Pengarah Open Government Partnership (OGP) Summit 2018 di Tbilisi, Georgia, 17-19 Juli 2019, mengajak dunia konsisten menjaga demokrasi.
Pertemuan Dewan Pengarah OGP dihadiri para menteri dari 11 negara mewakili 75 negara anggota OGP dan 11 perwakilan organisasi masyarakat dunia yang terpilih sebagai Dewan Pengarah OGP. Termasuk di antaranya negara dewan pengarah antara lain Pemerintah Georgia, Kanada, Perancis, dan Korea Selatan.
Salah satu isu utama pada pertemuan ini terkait bagaimana kerja sama multilateral Open Government Partnership, yang terdiri dari 75 negara dapat bersama-sama menghadapi isu menyempitnya ruang kebebasan berpendapat serta meningkatnya ancaman pada sistem demokrasi, radikalisme, dan intoleransi.
"Demokrasi memerlukan keseimbangan pengaruh antara semua pihak, baik masyarakat maupun pemerintah," kata Moeldoko di Tbilisi, Georgia melalui keterangan persnya kepada wartawan, Rabu (17/7/2018).
Secara kritis, Kepala Staf Kepresidenan menyoroti bahwa di era digitalisasi informasi, yang terjadi justru bukan hanya menyempitnya ruang gerak publik, tetapi juga ruang gerak pemerintah sendiri.
"Saat ini, pemerintah tidak dengan mudah menyampaikan fakta ketika harus berhadapan dengan sentimen dari kelompok radikal atau kelompok dengan perspektif yang berseberangan," kata Moeldoko.
Namun, Moeldoko mengajak pemerintah global untuk tetap menjaga ruang kebebasan berpendapat publik dan konsisten dalam menyampaikan informasi yang berbasiskan fakta kepada masyarakat.
Moeldoko juga menyampaikan kesanggupan Indonesia unutk memimpin usaha advokasi terkait dengan komitmen anti korupsi, khususnya melalui inisiatif ‘Keterbukaan Pemilikan (Beneficial Ownership/BO)’.
"Pemerintah telah menyusun regulasi yang memungkinkan terciptanya BO, yakni Perpres 13 tahun 2018 sebagai bagian dari usaha pencegahan korupsi," katanya.
Menutup pertemuan forum ini, Moeldoko menyampaikan komitmen Indonesia untuk tetap memimpin penerapan nilai keterbukaan pemerintah, khususnya di kawasan Asia. Pernyataan ini disambut baik oleh seluruh peserta rapat Dewan Pengarah OGP Summit 2018.
TERPOPULER
