REGIONAL:
Suara.com - Pasca-operasi tangkap tangan (OTT) oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap Kalapas Sukamiskin di Bandung akhir pekan lalu, publik semakin berharap pemerintahan memperkuat komitmen anti korupsi.
Menurut hasil survei sigi KedaiKOPI, korupsi berada di empat besar permasalahan utama yang dihadapi Indonesia saat ini. Publik juga menginginkan cawapres yang memiliki integritas dan komitmen anti korupsi.
Peneliti lembaga survei KedaiKOPI, Kunto Adi Wibowo memaparkan, korupsi masih menempati empat besar permasalahan utama di Indonesia. Survei dilakukan pada 3-7 Juli 2018 pada 1.148 responden di 10 provinsi dengan jumlah pemilih terbesar.
Hasil sigi tersebut juga mengungkapkan, mayoritas pemilih (90,7 persen) tidak menyetujui jika eks napi tipikor menyalonkan diri sebagai anggota legislatif.
Masyarakat juga masih menaruh asa agar pemerintahan ke depan memiliki komitmen anti korupsi yang tercermin dari jawaban responden tentang latar belakang calon wakil presiden yang didominasi dengan jawaban pegiat anti korupsi (90,2 persen).
Lembaga Survei KedaiKOPI melakukan serangkaian FGD pada tanggal 23 Juli 2018 untuk mendapatkan gambaran keinginan publik setelah pemberitaan OTT Kalapas Sukamiskin oleh KPK.
"Terdapat beberapa nama tokoh nasional yang muncul di FGD karena dipersepsi memiliki integritas dan komitmen anti korupsi. Antara lain Abraham Samad, Susi Pudjiastuti, Rizal Ramli, TGB Zainul Majdi, dan Anies Baswedan" kata Kunto dalam diskusi ‘Ngopi Bareng dari Sebrang Istana’ dengan topik “Benarkah Indonesia Surga Bagi Koruptor?’, di kawasan Cikini, Jakarta Pusat, Kamis (26/7/2018)
Dari hasil FGD tersebut terungkap, publik menganggap hukuman penjara seumur hidup (21 persen) adalah hukuman yang sesuai untuk napi tipikor yang disusul dengan hukuman yang seberat-beratnya (17 persen), penjara (15 persen), hukuman mati (14 persen) dan dimiskinkan (13 persen).
"Bahkan beberapa peserta FGD mengusulkan hukuman potong tangan atau dipermalukan di muka umum kepada napi koruptor," ujarnya.
Hanya 45 persen peserta FGD menganggap pemerintahan Joko Widodo (Jokowi) lebih baik dalam menangani korupsi jika dibanding pemerintahan sebelumnya.
Sementara 17 persen menganggap lebih buruk dan 38 persen memandang penanganan korupsi di rezim ini dan yang lalu sama saja.
TERPOPULER
