Suara.com - Komisi Pemberantasan Korupsi kembali melakukan penggeledahan dalam kasus dugaan suap terkait proyek infrastruktur di lingkungan pemerintah daerah Lampung Selatan, Minggu (29/7/2018) kemarin. Sebelumnya KPK menggeledah rumah Bupati Lampung Selatan Zainuddin Hasan dan empat lokasi lainnya.
Kali ini KPK menggeledah enam lokasi, salah satunya adalah rumah Wakil Bupati Lampung Selatan Nanang Ermanto. Hal itu disampaikan oleh juru bicara KPK Febri Diansyah saat dikonfirmasi wartawan, Senin (30/7/2018).
"Setelah dilakukan penggeledahan di lima lokasi, tim Penyidik KPK meneruskan proses penggeledahan di 6 lokasi di Bandar Lampung," kata Febri.
Penggeladahan yang dimulai pada pukul 11.00 WIB tersebut dilakukan penyidik KPK di Kantor PT 9 Naga Emas, Jalan Kepayang Kota Bandar Lampung. Kemudian Rumah Pribadi tersangka Agus Bhakti Nugroho di Jalan Dr. Harun II Agus Salim, Tanjung Karang Timur, Kota Bandar Lampung.
"Lalu rumah tersangka AA di Jl. Maulana Yusuf, Kecamatan Tanjung Karang Pusat, Kota Bandar Lampung," katanya.
Lalu lokasi lainnya adalah Rumah Syahroni di Jalan Pramuka, Gang Kartika No.24B LK1, Rajabasa, Kota Bandar Lampung. Kemudian rumah tersangka Gilang Ramadhan di Jalan Sagitarius, Rajabasa Kota Bandar Lampung.
"Rumah Wakil Bupati di Jalan Endro Suratmin Dusun I A Tanjung Bintang Lampung Selatan," kata Febri.
Febri mengatakan dari enam lokasi tersebut, KPK mengamankan sejumlah dokumen anggaran dan proyek dan catatan-catatan keuangan terkait perkara yang disidik.
"Berikutnya KPK akan mempelajari bukti-bukti tersebut untuk kepentingan penyidikan," tandasnya.
Dalam kasus ini, KPK sudah menetapkan Bupati Lampung Selatan Zainudin Hasan sebagai tersangka. Selain Zainudin KPK juga menetapkan tiga orang lainnya sebagai tersangka, mereka adalah Pemilik CV 9 Naga Gilang Ramadhan, Anggota DPRD Lampung Selatan dari Fraksi PAN Agus Bhakti Nugroho, dan Kepala Dinas PUPR Lampung Selatan Anjar Asmara.
Sebagai pihak yang diduga pemberi Gilang disangkakan melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf a atau huruf b atau Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 200.
Sebagai pihak yang diduga penerima, Zainudin, Agus Nugroho, dan Anjar Asmara disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau huruf b atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 200l juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.
TERPOPULER
