Bali akan Dikelola dalam One Island One Management

Suara.com - Konsep Single Destination, Multi Management pariwisata Bali, akan segera berubah ke One Island One Management. Konsep ini diulas dalam "Diskusi Pariwisata: New Bali – One Island One Management", di Ruang Gallery Griya Santrian Hotel, Sanur, Bali, Kamis (23/8/2018).

Ke depan, tak ada lagi ketimpangan dan multi management, tapi pola One Island One Management.

“Ini solusi untuk mengatasi pembangunan Bali yang masih timpang,” ucap Gubernur terpilih Bali, I Wayan Koster, yang diamini Wakil Gubernur terpilih, Tjok Oka Artha Ardhana Sukawati.

Koster menjelaskan, koridor pemerintahan daerah adalah UU 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Dalam UU itu, ada kewenangan pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota, sementara tekanan otonomi ada di kabupaten.

Regulasi ini, menurutnya, mengakibatkan kabupaten berjalan sendiri-sendiri, padahal kemampuan masing-masing kabupaten berbeda-beda.

"Kami ingin membangun Bali terintegrasi, satu kesatuan wilayah, satu pulau, satu kebijakan dan satu tata kelola," katanya.

Meski ada undang-undang pemerintahan daerah yang mengatur kewenangan antara provinsi dan kabupaten/kota, konsep itu tetap bisa dijalankan dengan pola satu jalur.

"Kalau pemimpinnya bisa mengarahkan kebijakan menjadi satu kesatuan, itu bisa dilakukan. Kalau satu jalur, Bali akan indah," katanya.

Seluruh stakeholder terkait langsung diajak duduk bersama. Ada Ketua Yayasan Pembangunan Sanur IB, Gede Sidharta dan Ketua Bali Tourism Board IB, Agung Partha Adnyana. Bahkan Menteri Pariwisata,  Arief Yahya pun ikut diajak duduk bersama.

“Ini akan melibatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan, mulai dari perencanaan, pelaksanaan maupun pengawasan, misalnya dari kalangan perguruan tinggi,” katanya.

Menurutnya, pola One Island One Management sangat positif. Benchmark-nya bisa berkaca pada sejumlah destinasi yang ada di negeri tetangga, Angkor Wat, misalnya.

Pembangunan kepariwisataannya dilakukan oleh satu manajemen atau single management. Hasilnya, aetiap tahun, Angkor Wat dikunjungi 750 ribu wisman.

Georgetown di Penang, Malaysia, juga sama. Sebagai UNESCO heritage site, destinasi tadi dikunjungi jutaan wisman per tahun. Georgetown juga dikelola hanya oleh satu manajemen.

“Maka, pengelolaan Bali pun harus dilakukan oleh single management. Dengan demikian,target 20 juta wisman pada 2019 mendatang relatif mudah dicapai,” kataArief.

Dengan kata lain, Bali akan diposisikan sebagai satu destinasi. Pada industri pariwisata sebenarnya batas-batas geografis atau administrasi pemerintahan, yang kurang relevan untuk dijadikan acuan dalam pengembangan destinasi pariwisata.

"Jangankan hanya batas-batas administrasi pemerintahan tingkat kota atau provinsi, ASEAN saja sudah membuat program ASEAN as a single destination, karena menyadari bahwa saat ini tidak hanya persaingan antar negara, tetapi sudah terjadi persaingan antar kawasan regional," tukas Arief.

Berbicara mengenai pengembangan pariwisata Bali, tidak bisa lepas dari delapan kabupaten dan satu kota yang mengelilinginya. Itu artinya, ada satu mata rantai aktivitas, di mana ada fungsi kewenangan dan regulasi. Harus ada koordinasi di antara semua pihak yang berwenang.

"Dalam hal ini, delapan kabupaten dan satu kotamadya akan sangat sulit satu destinasi dikelola oleh delapan bupati dan satu walikota. Keterkaitan dan keterhubungan antar daerah harus selaras, agar target 20 juta kunjungan wisman 2019 lebih mudah dicapai," katanya.