Suara.com - Mantan Menteri Sosial Idrus marham resmi ditahan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi, setelah diperiksa sebagai tersangka kasus dugaan suap terkait proyek pembangunan PLTU Riau-1, Jumat (31/8/2018).
Idrus Marham akan ditahan untuk 20 hari ke depan di Rumah Tahanan Cabang KPK di Cipinang, Jakarta Timur.
Wakil Ketua KPK Alexander Marwata mengungkapkan, penyidik sudah mengantongi dua alat bukti sehingga bisa menahan mantan Sekretaris Jenderal Partai Golkar tersebut.
"Berarti sudah ada minimal dua alat bukti yang cukup. Penahanan semakin cepat semakin baik. Merupakan hak tersangka untuk segera diproses sesuai KUHAP, kalau dia segera ditahan," kata Marwata di Jakarta, Jumat (31/8/2018).
Marwata menambahkan, meski Idrus Marham selalu hadir ketika penyidik KPK meminta keterangan sebagai saksi maupun tersangka, penahanan tetap dilakukan karena pertimbangan subjektif penyidik.
"Itu kewenangan penyidik. Mereka menilai bahwa alat bukti cukup dan penyidik mau mempercepat proses segera selesai," terangnya.
Untuk diketahui, Idrus Marham telah ditetapkan sebagai tersangka karena diduga turut serta dalam kasus suap terkait proyek PLTU Riau-1.
Dia juga diduga telah dijanjikan uang USD 1,5 juta oleh Johannes Budisutrisno Kotjo. Kemudian, Idrus juga diduga ikut mendorong percepatan proses penandatanganan proyek PLTU Riau 1 tersebut.
Atas perbuatannya, Idrus disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau Pasal 12 huruf b atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP atau Pasal 56 ke-2 KUHP juncto Pasal 64 ayat (1) KUHP.
Baca Juga: Ini Jadwal Pertandingan Liga Spanyol Pekan Ketiga
Idrus merupakan tersangka ketiga dalam kasus ini. Sebelumnya, KPK sudah menetapkan Eni Maulani Saragih dan Johannes sebagai tersangka.
