Suara.com - Komisi Pemilihan Umum menegaskan, bakal tetap menunda putusan Badan Pengawas Pemilu yang meloloskan mantan narapidana korupsi sebagai bakal calon legislatif di Pemilu 2019.
Anggota KPU Viryan Aziz mengklaim, penundaan itu didasarkan pada Pasal 4 ayat 3 Peratuaran KPU (PKPU) Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pemilihan Anggota DPR dan DPRD, yang memuat pasal larangan terhadap eks koruptor mengikuti pemilu.
Dalam pasal itu diatur, eks narapidana korupsi, narkoba, dan kejahatan seksual terhadap anak tidak memenuhi syarat sebagai bacaleg di Pemilu 2019.
"Kami berpegang pada regulasi itu, tidak bisa tidak,” kata Aziz di Kantor KPU, Jalan Imam Bonjol, Menteng, Jakarta Pusat, Selasa (4/9/2018).
Berkenaan dengan rencana pertemuan tripartit antara Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), KPU dan Bawaslu pada Rabu (5/9), Viryan menuturkan sikap KPU akan tetap sama, yakni menolak mantan narapidana korupsi sebagai bacaleg.
Selain itu, KPU akan menunjukan pakta integritas yang sudah ditandatangani partai politik sebelum masa pencalonan kepada DKPP dalam pertemuan tripartit.
Pakta integritas itu sendiri, kata Viryan, ialah komitmen dari partai politik yang sudah menyetujui untuk tidak mengajukan caleg mantan napi korupsi.
"Kami akan menginformasikan pakta integritas itu yang ditandatangani pimpinan parpol, berjanji tidak ada bacaleg dengan tiga kategori yang kita larang," tutupnya.
TERPOPULER
