Suara.com - Dewan Pakar Partai Golkar Beri Enam Rekomendasi Ke DPP Partai Golkar
Dewan Pakar Partai Golkar menggelar Rapat Pleno ke-19 untuk membahas kondisi internal partai, Selasa (4/9/2018). Melalui rapat tersebut, dihasilkan enam butir poin sebagai rekomendasi kepada DPP Partai Golkar.
Ketua Dewan Pakar Golkar Agung Laksono menuturkan, inti rapat pleno tersebut ialah mengkehendaki agar DPP partai melakukan pembenahan guna memperkuat soliditas partai.
Selain itu, juga membahas terkait proses penetapan Daftar Caleg Tetap (DCT) DPR/DPRD dan deklarasi pasangan calon presiden dan calon wakil presiden.
"Intinya pertama, Dewan Pakar Golkar memghendaki agar kita lebih melakukan langkah-langkah yang bisa memperkuat soliditas kekompakan partai. Demikian juga menyongsong suasana pilpres, di mana sikap Partai Golkar tidak berubah daan mendukung Jokowi - Maruf Amin," kata Agung di Kantor DPP Partai Golkar, Slipi, Jakarta Barat, Selasa (4/9/2018).
Kedua, kata Agung, Golkar harus menghormati proses hukum yang menyeret kader-kadernya. Agung menuturkan, kasus tersebut merupakan kasus individu, yang tidak ada kaitannya dengan partai.
"Dalam pandangan Dewan Pakar, hal demikian itu merupakan kasus individu dan bukan kasus Partai Golkar sebagai institusi kelembagaan partai politik,” kata dia.
Selanjutnya, yang ketiga, Dewan Pakar Partai Golkar meminta DPP untuk konsisten pada ketentuan AD/ART dan aturan pelaksanaannya, serta prinsip PDLT Partai Golkar dalam melakukan rekrutmen jabatan publik, baik untuk legislatif maupun eksekutif.
Keempat, dengan semakin mendekatnya penyelenggaraan Pilpres dan Pemilu 2019, serta mencermati kondisi dinamika politik saat ini, Dewan Pakar meminta DPP Partai Golkar proaktif melakukan komunikasi politik.
"Dewan Pakar meminta agar Ketua Umum DPP Partai Golkar segera mengambi langkah-langkah proaktif dengan melakukan komunikasi politik melalui kunjungan ke daerah-daerah,” tuturnya.
Sementara kelima, Dewan Pakar Partai Golkar meminta DPP Partai Golkar harus tetap konsisten untuk tidak memasukkan caleg yang berstatus mantan napi korupsi, dan mendukung langkah-langkah KPU terhadap upaya mewujudkan parlemen baru yang bersih dan berwibawa.
Terkahir yang keenam, Dewan Pakar Partai Golkar meminta kepada DPP Partai Golkar agar senantiasa memperhatikan aspek penguatan ideologi Nasional Pancasila yang diterjemahkan ke dalam pelaksanaan fungsi-fungsi konstitusional partai politik.
TERPOPULER
