Suara.com - Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mengusulkan kenaikan anggaran menjadi Rp 11 miliar untuk sosialisasi Pemilihan Presiden atau Pilpres 2019. Permohonan kenaikan anggaran itu dilakukan lantaran indeks demokrasi di Jakarta mengalami penurunan.
Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) DKI Jakarta Taufan Bakri mengatakan, menurut data dari Badan Pusat Statistik (BPS) indeks demokrasi Jakarta mengalami penurunan pada 2016. Sehingga, anggaran untuk sosialisasi perlu ditambah agar indeks demokrasi tak terus turun.
"Ya karena indeks demokrasi di Jakarta turun pada 2016. Menurut data BPS 2014, indeks demokrasi Jakarta Jakarta tertinggi pertama di Indonesia, tapi 2016 turun," kata Taufan dalam rapat pembahasan Kebijakan Umum Perubahan Anggaran (KUPA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) 2018 di Gedung DPRD DKI Jakarta, Jakarta Pusat, Jumat (7/9/2018).
Namun, Taufan tak merinci secara detail berapa penurunan indeks demokrasi itu. Lebih lanjut, Taufan menjelaskan sosialisasi itu akan dilakukan terhadap 18 ribu orang yang terbagi dalam 180 angkatan.
Total anggaran sebesar Rp 11 miliar itu akan digunakan untuk penyewaan hotel, pembayaran narasumber dan transportasi. Setiap angkatan akan memakan anggaran sekitar Rp60 juta.
Tujuan dari sosialisasi adalah agar masyarakat mendapatkan pemahaman yang utuh mengenai Pilpres 2019 sebagaimana tertuang dalam UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Proses sosialisasi akan dilakukan hingga akhir Desember 2018.
"Mengapa 18 ribu orang targetnya karena dengan ukuran agar bisa terjangkau. Kita bekerja 3 bulanan maka kami berfikir cukup. Masyarakat butuh pemahaman yang utuh," ungkap Taufan.
