Suara.com - Wakil Ketua Tim Kampanye Nasional pasangan Joko Widodo dan Ma'ruf Amin, Abdul Kadir Karding ikut mengomentari adanya dugaan pencekalan pemerintah Arab Saudi terhadap pimpinan Front Pembela Islam Rizieq Shihab. Rizieq disebut ingin mengunjungi Malaysia namun dilarang pemerintah Arab Saudi.
Karding mengatakan jika dugaan pencekalan terhadap Rizieq benar adanya, bukanlah kewenangan pemerintahan Indonesia, melainkan kewenangan pemerintah Arab Saudi. Sebab, kata Karding, pemerintah Indonesia tidak memliki kewenangan mengintervensi urusan dugaan pencekalan terhadap Rizieq.
"Jadi kalau seandainya dugaan pencekalan Rizieq itu betul itu urusan dalam negeri pemerintah Arab. Saya kira tidak tepat kalau dicampuradukan atau dikaitkan dengan pemerintah Indonesia. Masing-masing negara punya indepedensi, berdaulat atas dirinya sendiri," ujar Karding di Posko Cemara, Menteng, Jakarta, Kamis (27/9/2018).
Sekretaris Jenderal Partai Kebangkitan Bangsa itu menuturkan di dunia internasional bukanlah etika yang baik mencampuri urusan negara lain.
"Dalam etika internasional mencampuri urusan negara lain itu adalah satu perbuatan yang sangat tidak baik dan kita sebagai bangsa Indonesia tidak ingin ikut campur terhadap ikut campur urusan pemerintah Arab," kata dia.
Lebih lanjut, Karding menegaskan pemerintah Indonesia tak akan mencampuri urusan pemerintah Arab Saudi. Ia pun menduga ada pihak yang sengaja mengkait-kaitkan dugaan pencekalan Rizieq menjelang Pemilihan Presiden 2019.
"Saya tegaskan tidak ada urusan dengan itu. Memang saya lihat ada yang sengaja dikaitkan agar punya dampak terhadap pilpres, nah ini terlalu jauh. Jadi saya kira pemerintah Indonesia tidak ikut aparat keamanan, tidak ikut soal itu," tandasnya.
Untuk diketahui, Juru Bicara Front Pembela Islam (FPI) Munarman dan tim advokasi Gerakan Nasional Pengawal Fatwa (GNPF) Ulama menemui Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon. Mereka mengadukan nasib Habib Rizieq Shihab (HRS) yang diduga dicegah ke luar dari Arab Saudi.
Munarman dan tim advokat GNPF Ulama melakukan pertemuan dengan Fadli Zon di Gedung Nusantara III, Kompleks Parlemen, Selasa (25/9/2018). Dalam kesempatan itu mereka menyampaikan pengaduan dan permohonan perlindungan HRS.
TERPOPULER
