Suara.com - Tingkat penjarahan yang cukup tinggi membuat Tentara Nasional Indonesia (TNI) memprioritaskan menjaga Stasiun Pengisian Bahan Bakar umum (SPBU) yang beroperasi di Palu.
"Untuk penjagaan, kami prioritaskan pada mereka yang beroperasi ketimbang yang tidak dari ancaman tindakan tidak bertanggung jawab seperti penjarahan," kata Pangdam XIII/Merdeka Mayjen TNI Arios Tiopan Aritonang saat memimpin evaluasi di Palu, Rabu (3/10/2018) malam, seperti dikutip dari Antara.
Selain penjarahan, situasi tidak kondusif juga berpotensi besar terjadi di SPBU yang beroperasi.
Pihak Pertamina sendiri mengaku saat ini ada delapan SPBU yang beroperasi di Palu. Namun mereka memiliki kendala pada operator SPBU yang terbatas namun jumlah permintaan yang tinggi.
Sebagai solusi sementara, Pertamina mengirimkan tenaga operator SPBU tambahan dari wilayah lainnya di luar Sulawesi Tengah. Namun hal itu masih belum dirasakan cukup karena tak jarang petugas SPBU harus terus bekerja penuh selama dua hari berturut-turut hingga Pertamina meminta bantuan tenaga operator bisa dilakukan oleh tentara yang bertugas menjaga.
"Kalau memiliki kemampuan, boleh saja. Tapi tugasnya mereka nggak begitu pak. Tolong tambah jumlah operatornya dan saya juga minta kiriman dari depot Donggala itu jangan dua kali sehari, tapi empat kali hingga stok mencukupi," ucap Arios.
Pengamanan sendiri dilakukan bukan hanya oleh pihak TNI namun juga oleh anggota kepolisian yang menyasar objek-objek vital seperti Bandara Mutiara Sis Al Jufri, Palu, yang sempat diserbu masyarakat yang hendak ke luar Palu pasca gempa yang disusul tsunami.
Sebelumnya, pada Jumat (28/9/2018), terjadi gempa dahsyat yang mengguncang wilayah Palu dengan kekuatan 7,4 magnitudo yang disusul dengan terjangan gelombang tsunami di sepanjang garis pantai Donggala hingga kota Palu dan mengakibatkan ribuan orang menjadi korban.
Jumlah korban tewas akibat gempa dan tsunami di Sulawesi Tengah, bertambah menjadi 1.407 Orang. Selain itu, sebanyak 2.549 orang luka berat dan dirawat di rumah sakit.
Baca Juga: Korban Bencana Palu dan Donggala Diberi Kelonggaran Pajak
