Suara.com - Pendekatan ekonomi kepada masyarakat Papua penting dilakukan. Hanya saja tidak cukup untuk menyelesaikan akar masalah konflik - konflik di Papua.
Hal itu dinyatakan Direktur Imparsial Al Araf. Araf mengatakan terjadinya penembakan di Trans Papua membuktikan masalah di Papua bukan hanya ekonomi saja.
“Ada persepsi bahwa problem ini semata-mata karena ada persoalan ketidakadilan ekonomi. Itu benar, tidak salah. Pembangunan ekonomi penting dilakukan. Tapi itu tidak cukup menyelesaikan akar permasalahan di Papua secara keseluruhan,” kata Araf di Jakarta, Kamis (6/12/2018) kemarin.
Araf menilai ketidakadilan ekonomi hanya satu dari sejumlah faktor penyebab terjadinya konflik di Papua. Faktor lainnya yakni problem historis, marginalisasi masyarakat Papua, dan tidak tuntasnya kasus pelanggaran HAM di masa lalu. Hal ini menyebabkan konflik di Papua terus berulang.
Dalam rentang 2017 hingga 2018, Imparsial mencatat ada 35 kekerasan yang melibatkan senjata terjadi di Papua. 14 Peristiwa di antaranya terjadi pada 2017, dan 21 peristiwa pada 2018.
Kekerasan tidak hanya dilakukan oleh kelompok bersenjata terhadap warga sipil, namun juga oleh aparat keamanan. Tidak semua konflik itu dipicu oleh separatisme.
Araf meminta agar pemerintah meningkatkan dialog dengan masyarakat Papua ke arah yang lebih substantif. Masyarakat Papua harus ditempatkan sebagai subjek dalam penyelesaian persoalan di Papua.
Dalam kedudukan sebagai subjek itu, maka penting bagi pemerintah untuk mendengarkan dan mengakomodasi pandangan masyarakat Papua tentang peta jalan penyelesaian konflik di Papua.
Pemerintah di era Presiden Joko Widodo dinilai telah mulai membangun ruang dialog itu secara bertahap, salah satunya dengan kunjungan berulang kali ke Papua, juga memanggil tokoh-tokoh Papua ke Jakarta.
“Langkah Jokowi cukup baik tapi belum maksimal. Perlu dorongan lebih masif agar dialog lebih substantif,” ujar Araf.
Anggota Akademisi untuk Papua Damai, Antie Solaiman berharap penembakan pekerja Trans Papua di Kabupaten Ndagu menjadi pintu pembuka dialog yang lebih substantif antara pemerintah dengan masyarakat Papua.
“Usulan saya, pendekatan yang selama ini dilakukan Indonesia lewat ekonomi, ada roadmap dan pembangunan infrastruktur di Papua, tapi satu yang mereka usulkan dan sulit diterima adalah permintaan dialog,” kata Antie. (Anadolu)
TERPOPULER
