Suara.com - Seusai melakukan pertemuan dengan KPU RI, sejumlah sekretaris jenderal partai koalisi pendukung Capres dan Cawapres nomor urut 2 Prabowo Subianto – Sandiaga Uno menyambangi kantor Bawaslu, Senin (10/12/2018).
Kehadiran mereka tersebut sebagai bentuk pengawasan terhadap proses perbaikan data Daftar Pemilih Tetap (DPT) untuk Pemilu 2019.
Sekjen Partai Demokrat Hinca Panjaitan mengungkapkan, Pemilu 2019 seyogyanya harus berjalan secara adil dengan memenuhi hak warga negara untuk mendapat kesempatan memilih.
Menjelang pleno Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan (DPTHP) yang direncanakan KPU pada 15 Desember mendatang, Hinca mengungkapkan pentingnya ada pengawasan tersebut.
"Beberapa hari ke depan ini KPU akan melalukan pleno menetapkan DPTHP menjadi DPT fiks. Masih ada waktu dan karena itu kami berdialog dengan Bawaslu," kata Hinca di Kantor Bawaslu RI, Jalan MH Thamrin, Jakarta Pusat, Senin (10/12/2018).
Selain itu, kabar data 31 juta pemilih yang belum masuk ke dalam DPT juga kembali dibahas oleh mereka dengan perwakilan Bawaslu RI dalam pertemuan.
Sekjen Partai Berkarya Priyo Budi Santoso menjelaskan, Pemilu 2019 berbeda karena dilakukan secara serentak dengan Pilpres 2019. Dengan adanya 31 juta data pemilih tambahan yang sempat diberikan Kemendagri kepada KPU, Priyo tidak menginginkan itu sebagai bentuk adanya pemilih siluman.
"Jangan karena itu kemudian ada pintu-pintu masuk kemudian ada pertanyaan terutama mengenai penetapan DPT," ujarnya.
Oleh sebabnya, Priyo meminta agar KPU dan Bawaslu untuk bisa memberikan jawaban terkait dengan data 31 juta data pemilih yang belum masuk ke dalam DPT. Hal itu diupayakan agar pada saat pleno KPU nanti, tidak akan lagi ada pertanyaan terkait hal tersebut.
"Karena 31 juta yang disodorkan Kemendagri ini mengagetkan kita semua, kami ingin memastikan bahwa penetapan DPT nanti yang kemungkinan akan dijadwalkan pada 16 Desember itu tidak membuka pertanyaan-pertanyaan yang tidak perlu," pungkasnya.
TERPOPULER
