Suara.com - Juru Bicara Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo Subianto-Sandiaga Uno, Suhud Alynudin menilai maklumat yang dikeluarkan Bupati Pelalawan, Provinsi Riau, HM Harris sebagai bentuk kampanye terselubung. Sebab, maklumat itu dinilai berisi pengerahan massa dengan mengajak warga untuk menyaksikan pemberian gelar adat kepada Presiden Joko Widodo atau Jokowi pada Sabtu (15/12/2018) di Pekanbaru.
Dalam surat pemberitahuan yang beredar, tertulis masyarakat yang ikut akan diberikan fasilitas oleh Pemerintah Kabupaten Pelalawan. Seperti biaya transportasi pulang-pergi (PP) hingga biaya konsumsi ditanggung beberapa pihak sekaligus.
"Jelas itu kampanye terselubung. Di masa kampanye seperti saat ini sebaiknya dilarang kepala daerah melakukan moblisasi massa untuk kepentingan politik," kata Suhud kepada Suara.com, Jumat (14/12/2018).
Suhud menegaskan, apabila hal tersebut tidak disentuh oleh pihak Bawaslu ataupun KPU, maka kenetralitasan pihak penyelenggara pemilu tersebut akan dipertanyakan oleh masyarakat.
Pasalnya, Suhud membandingkan dengan kepala desa di Kutorejo yang langsung diperiksa karena bersalaman dengan Calon Wakil Presiden Nomor Urut 02 Sandiaga Uno.
"Jika praktik kampanye terselubung seperti itu tak ada teguran, masyarakat akan membandingkan dengan kejadian di Kutorejo di mana dengan sigap aparat mengadili kepala desa yg bersalaman dengan Pak Sandi Uno," pungkasnya.
Untuk diketahui, tak memperdulikan jarak tempuh mencapai lebih dari 60 km dari Pelalawan ke Pekanbaru, Bupati Pelalawan, Provinsi Riau HM Harris mengerahkan seluruh masyarakatnya agar dapat menyaksikan secara langsung pemberian gelar adat kepada Presiden Joko Widodo atau Jokowi yang rencananya bakal dihelat Sabtu (15/12/2018).
Pemberian gelar adat tersebut direncanakan akan diberikan oleh Lembaga Adat Melayu (LAM) Riau, di Pekanbaru, Ibu Kota Provinsi Riau akhir pekan ini. Presiden Jokowi bakal menerima gelar Datuk Seri Setia Amanah.
Baca Juga: Jadi Korban Kekerasan Pembakaran Polsek Ciracas, Kompol Agus Sudah Sembuh
