Kementan Tegas Terhadap Penyelewengan dan Tindak Pidana Korupsi

Suara.com - Kementerian Pertanian (Kementan) dapat memaklumi permintaan Ombudsman, agar dilakukan pengawasan terhadap pelaksanaan anggaran Kementan setelah penentuan pagu alokasi dalam APBN 2019.

Dalam pandangan anggota Ombudsman, Ahmad Alamsyah Saragih, pengawasan diperlukan karena pagu alokasi dalam APBN 2019 ditetapkan melalui lahan baku Statistik Pertanian Lahan (SP-Lahan) tahun 2016, seluas 8,1 juta ha.

Ahmad khawatir, pemanfaatan anggaran tidak tepat sasaran dan rawan penyelewengan, karena ada perbedaan luas lahan dengan hasil penghitungan Kementerian ATR/BPN dengan instansi terkait.

"Memang tugas Ombusman untuk mengawasi penyelenggara negara. Semua Kementerian dan Lembaga (KL) diawasi Ombudsman," ujar Inspektur Jenderal (Irjend) Kementan, Justan Siahaan, Jakarta, Jumat (1/2/2019).

Justan menjelaskan, Menteri Pertanian (Mentan),  Amran Sulaiman juga telah memerintahkan setiap rupiah anggaran untuk kepentingan peningkatan kesejahteraan petani, sehingga jangan main-main dengan anggaran di Kementan.

Selain mendapat pengawasan dari Ombudsman, sudah sejak lama Kementan meminta pengawalan dalam penggunaan anggaran dari lembaga penegak hukum. Atas pengawasan intensif dan kerja sama ini, Kementan menjadi salah satu kementerian yang meraih prestasi membanggakan dalam hal integritas dan akuntabilitas.

"Dari dulu, kita sudah didampingi dan bekerja sama (dengan) KPK dan BPK. Prestasi sebagai kementerian dengan pengendalian gratifikasi terbaik dari KPK dan predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WBK) dari BPK atas laporan penggunaan anggaran, keduanya diraih dalam dua tahun berturut-turut," jelas Justan.

"Kami terbuka untuk semua pihak untuk memastikan akuntabilitas program pertanian. Kami berkomunikasi dengan BPK tentang risiko yang muncul dan pada 31 Januari 2019 kemarin, kami, Irjentan, meminta tim audit BPK mendalami areal yang berisiko. Karena keterbatasan auditor kami, Ditjen Tanaman Pangan, melalui suratnya Nomor 160/RS.020/C/01/2019 tanggal 29 Januari 2019, juga meminta BPKP untuk melakukan pengawalan terhadap kegiatannya di 2019, terang Justan.

"Kami sadar, semua tugas dan amanah memiliki risiko dan kami memilih risiko yang terkecil. Pengawasan yang terkoordinasi dari semua pihak kami harapkan dapat mengatasi risiko dimaksud," tambahnya.

Tegas Berhentikan ASN Pelanggar Tindak Pidana Korupsi
Untuk memastikan amanat menyelenggarakan pemerintahan yang bersih, Kementan juga terus melakukan aksi bersih-bersih di internal kementerian. Akhir Januari lalu, Justan menegaskan semua pegawai Kementan yang terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi, sudah diberhentikan.

"Sudah diberhentikan semua. Tidak ada lagi ASN (Aparatur Sipil Negara) Kementan yang terbukti korupsi tapi belum diberhentikan. Sudah nihil," ujarnya.

Ia menambahkan, hal ini juga sudah dikomunikasikan Biro Kepegawaian Kementan ke Direktur Pengawasan dan Pengendalian Bidang Kode Etik, Pemberhentian, dan Pensiun Negeri Sipil Badan Kepegawaian Negara (BKN), melalui surat dengan Nomor : R-1724/KP.370/A2/01/2019.

Ombudsman Tak Masalahkan Penyesuaian Anggaran
Seraya mengingatkan pentingnya pengawasan penggunaan anggaran, anggota Ombudsman, Ahmad Alamsyah Saragih, mengaku tak mempermasalahkan apabila ada penyesuaian anggaran untuk Kementerian Pertanian di APBN 2019, karena secara keseluruhan sektor pertanian erat kaitannya dengan kehidupan masyarakat Indonesia.

Sebelumnya, Komisi IV DPR RI dan Kementerian Pertanian dalam rapat kerja menyepakati pagu alokasi dana APBN 2019 senilai Rp21,68 triliun, dengan menggunakan luas lahan baku SP-Lahan tahun 2016.

Data terbaru pada 2018 tidak dimanfaatkan, karena perubahan basis data dikhawatirkan dapat membuat para pegawai di tingkat provinsi sampai kabupaten sulit merealisasikan program yang dicanangkan Kementerian Pertanian.

Terkait kondisi tersebut, Kementerian Pertanian sudah mengirim surat kepada Kementerian ATR/BPN untuk meminta adanya verifikasi ulang terhadap luas baku sawah di beberapa daerah.