Suara.com - Menteri Luar Negeri Iran Mohammad Javad Zarif, arsitek perjanjian nuklir 2015 dengan negara besar di dunia, secara mengejutkan mengumumkan pengunduran diri melalui Instagram, Senin (25/2/2019).
"Terima kasih atas kemurahan hati orang-orang tersayang dan pemberani Iran serta pemerintahnya selama 67 bulan terakhir. Dengan tulus saya meminta maaf atas ketidak-mampuan saya untuk terus melayani dan untuk semua kekurangan selama saya menjabat," tulisnya di laman Instagram jzarif_ir.
Tidak ada alasan terperinci yang diberikan Zarif mengenai keputusannya tersebut.
Zarif menjadi aktor utama dalam mencapai perjanjian di mana Iran sepakat untuk mengekang program nuklirnya dengan imbalan pencabutan sanksi keuangan internasional.
Walhasil, dia pun diserang oleh kelompok garis keras anti-Negara Barat di Iran setelah Amerika Serikat mundur dari perjanjian tersebut pada Mei lalu dan kembali menjatuhkan sanksinya.
Juru bicara misi Iran untuk PBB, Alireza Miryousefi, membenarkan pengumuman pengunduran diri tersebut. Namun tidak ada respons langsung apakah Presiden Hassan Rouhani akan menerimanya.
Kantor Berita Iran, Tasnim, mengatakan "sejumlah sumber membenarkan pengunduran diri Zarif".
Zarif, yang dilahirkan pada 1960, pernah tinggal di Amerika Serikat sejak usia 17 tahun, saat menjadi mahasiswa di San Francisco dan Denver. Zarif memulai kariernya menjadi diplomat untuk PBB di New York, tempat ia menjabat sebagai duta besar Iran periode 2002-2007.
Kemudian Zarif ditunjuk menjadi menteri luar negeri pada Agustus 2013, setelah Presiden Rouhani meraih kursi kepresidenan dengan janji akan membuka Iran hingga ke dunia luar.
Baca Juga: Naturalisasi Belum Rampung, Otavio Dutra Batal Turun Lawan Myanmar
Sejak bertanggung jawab atas pembicaraan nuklir Iran dengan negara kuat pada akhir 2013, Zarif beberapa kali dipanggil oleh anggota parlemen garis keras. Mereka meminta penjelasan Zarif soal perundingan tersebut.
Pada Februari 2014 Zarif sempat membuat kehebohan dengan komentar terbuka yang mengecam Holocaust. Akibatnya dia pun kembali dipanggil oleh parlemen. Penolakan Holocaust menjadi pokok pidato publik di Iran selama puluhan tahun.
Bahkan beberapa anggota parlemen pernah mengancam Zarif setelah kesepakatan nuklir ditandatangani. Otoritas tinggi Iran, Pemimpin Tertinggi Ayatollah Ali Khamenei, secara hati-hati mendukung kesepakatan tersebut.
