Suara.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah melayangkan permohonan ke Ditjen Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM untuk mencekal anggota DPR RI Fraksi PAN, Sukiman dan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Pegunungan Arfak, Papua Barat, Natan Pasamba ke luar negeri. Upaya pencegahan itu dilakukan lantaran Sukiman dan Natan telah berstatus tersangka terkait kasus suap Pengurusan Dana Perimbangan pada APBN-P 2017 dan APBN-P 2018 di Kabupaten Pegunungan Arfak, Papua Barat.
"KPK telah mengirimkan surat pada Imigrasi untuk melakukan pelarangan ke luar negeri kepada kedua tersangka," kata Juru Bicara KPK, Febri Diansyah saat dikonfirmasi wartawan, Rabu (27/2/2019).
Menurut Febri, Sukiman dan Natan memang belum dilakukan penahanan oleh KPK meski sudah berstatus tersangka, lantaran penyidik lembaga antirasuah masih memerlukan sejumlah bukti. Namun demikian, KPK melarang keduanya bepergian ke luar negeri selama enam bulan untuk proses penyidikan kasus tersebut.
"Jangka waktu 6 bulan ke depan, terhitung sejak 21 Januari 2019," tutur Febri.
Diketahui, KPK telah menetapkan Sukiman dan Natan Pasamba sebagai tersangka kasus suap dana perimbangan APBNP di Kabupaten Arfak, Papua Barat. Dalam kasus ini, Natan diduga memberikan uang suap kepada Sukiman sebesar Rp 2,65 miliar dan 22 ribu dolar Amerika Serikat untuk mendorong agar Kabupaten Arfak mendapatkan anggaran dana Perimbangan.
Sukiman menerima suap antara bulan Juli 2017 sampai dengan April 2018 melalui beberapa perantara. Dari pengaturan tersebut, akhirnya Kabupaten Arfak, Papua Barat mendapatkan alokasi DAK pada APBN-P 2017, sebesar Rp 49,915 miliar dan alokasi DAK pada APBN- P 2018 sebesar Rp 79,9 miliar.
Sukiman sebagai penerima suap disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau Pasal 12 huruf b atau Pasal 11 UU nomor 31 tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.
Sementara, Natan tersangka pemberi suap dijerat dengan Pasal 5 Ayat (1) huruf a atau Pasal 5 Ayat (1) huruf b atau Pasal 13 UU nomor 31 tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tipikor Juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.
TERPOPULER
