REGIONAL:
Suara.com - Mantan Kepala Staf Umum TNI Johannes Suryo Prabowo menganggap wacana penempatan perwira TNI aktif di sejumlah jabatan sipil bukanlah hal yang baru. Namun, dirinya menilai wacana tersebut bukan berarti untuk menghidupkan kembali dwifungsi TNI.
Suryo kemudian membeberkan masalah yang sebenarnya ada di tubuh TNI. Dalam struktur TNI, tiap jabatan hanya bisa diduduki satu orang, semisal Kepala Staf Angkatan Darat (Kasad) hanya bisa dijabat oleh satu orang dari satu pangkat. Namun di sisi lain masih banyak perwira aktif lainnya yang tidak memiliki jabatan.
"Apa yang terjadi? Numpuknya di pangkat kolonel. Ini menjadi masalah," kata Suryo dalam diskusi bertajuk "Rezim Jokowi Mau Hidupkan Dwifungsi TNI?" di Seknas Prabowo - Sandiaga, Jalan HOS Cokroaminoto, Jakarta, Selasa (5/3/2019).
Meski demikian, ia menyebut prajurit TNI yang menduduki jabatan di kementerian sudah tertuang dalam pasal 47 Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004. Dalam pasal tersebut disebutkan kalau prajurit TNI aktif hanya bisa menduduki jabatan di 10 kementerian dan lembaga.
Namun Suryo memahami apabila wacana dwifungsi TNI ini kembali diperbicangkan di tengah-tengah tahun politik.
"Kalau arahnya dwifungsi tidak. Tapi kalau kasih “permen” itu sangat mungkin," ujarnya.
Suryo kemudian mengajak masyarakat untuk tidak khawatir dengan adanya wacana dwifungsi dalam tubuh TNI. Keyakinan Suryo didasari oleh pengalamannya bergelut di dunia militer selama 40 tahun.
"Pada hakikatnya prajurit itu bukan robot. Kalau itu terjadi enggak usah takut. Karena prajurit di bawah lebih mengerti. Karena di doktrin militer, tentara harus dekat dengan rakyat, tahu denyut nadi rakyat," pungkasnya.
Sebelumnya Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto memiliki wacana untuk menempatkan perwira menengah dan tinggi untuk mengisi jabatan di instansi sipil. Namun Hadi membantah apabila wacana itu diartikan sebagai dwifungsi TNI.
Wacana Marsekal Hadi itu tertuang dalam revisi pasal 47 ayat 2 Undang-Undang nomor 34 tahun 2004.
Dalam pasal itu tertuang kalau perwira TNI bisa mengisi jabatan di Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Kementerian Pertahanan, Sekretariat Militer Presiden, Badan Intelijen Negara, Badan Sandi Negara, Lembaga Ketahanan Nasional, Dewan Ketahanan Nasional, Basarnas, Badan Narkotik Nasional, serta Mahkamah Agung.
Sedangkan revisi yang kini masih tengah digodok ialah penambahan tiga kementerian, yakni Kantor Staf Kepresidenan, Kemenkonaritim dan Badan Keamanan Laut.
TERPOPULER