Suara.com - Wakil Presiden Jusuf Kalla meminta TNI untuk meningkatkan operasi militer di Papua. Namun, Kalla mengatakan tidak harus berstatus darurat militer karena pembangunan tetap berjalan dan ada sisi kemanusiaan yang dipertimbangkan pemerintah.
"Ini (insiden) kan sifatnya gerilyawan, meneror orang, masyarakat. Hanya operasi harus tentu ditingkatkan, tapi tidak berarti harus darurat. Tentu dibutuhkan (penambahan personel) apalagi pembangunan harus jalan di situ," kata Kalla di Kantor Wapres Jakarta, seperti diberitakan Antara, Selasa (12/3/2019).
Pernyataan Wapres JK terkait baku tembak antara prajurit TNI dengan kelompok bersenjata di Kabupaten Nduga, Provinsi Papua yang kembali pecah pada Kamis 7 Maret lalu. Baku tembak menewaskan 3 orang prajurit TNI.
Wapres JK menegaskan, Pemerintah Indonesia tidak akan mengabulkan keinginan Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) Papua yang ingin merdeka dan melepaskan diri dari Indonesia.
"Dari sisi politik sudah diberikan, dari sisi ekonomi sudah, apa lagi? Maksudnya ya kalau kita berunding apa pun, semuanya tidak ada lagi yang bisa diberikan, apalagi kemerdekaan, tentu itu tidak bisa (diberikan)," tegasnya.
Wapres JK mengatakan, pemerintah telah memberikan kewenangan otonomi khusus untuk Papua, bahkan dengan anggaran yang lebih banyak dibandingkan daerah otonom lain.
"Di Papua itu semua sudah dikasih. Dari sisi kebijakan pemerintahan, itu lebih federal dari negara federal. Di Papua yang bisa (menjadi) gubernur atau bupati hanya (orang) asli Papua," kata JK.
Selain kebijakan khusus dalam menjalankan pemerintahan, Wapres JK mengatakan pemerintah sudah memberikan anggaran kepada Papua dengan jumlah yang lebih banyak dibandingkan daerah lain.
"Kalau (daerah) lainnya seperti di Jawa, di Sulawesi, paling tinggi 'average'-nya Rp 2 juta per kapita. Di sana (Papua), bisa Rp10 juta, karena anggaran yang diberikan ke sana hampir Rp100 triliun sementara pendapatan Papua itu hanya kurang lebih Rp 18 triliun," ujarnya.
TERPOPULER
