Hal ini menyebabkan tim logistik harus berjibaku di medan yang berat, agar logistik bantuan bisa segera sampai ke masyarakat. Ia menjelaskan, status tanggap darurat ditetapkan pada 8 - 22 Maret 2019, berdasarkan keputusan Bupati Manggarai Barat No.61/kep/HK/2019 tentang penetapan status keadaan darurat bencana banjir, longsor dan naiknya permukaan air laut Kabupaten Manggarai Barat.
Dalam masa tanggap darurat ini, lanjutnya, tim telah melakukan koordinasi dengan stakeholder kebencanaan, mendorong berdirinya dapur umum dan posko pengungsian, melakukan asesmen korban bencana, dan memberikan LDP.
Posko induk penanganan bencana banjir dan tanah longsor berada di Kantor Bupati Manggarai Barat. Di posko induk, terdapat dapur umum yang dilakukan oleh Tagana Kabupaten Manggarai Barat, dengan tim yang dimiliki sebanyak 30 personel dan didukung oleh Tagana Provinsi NTT dengan tim sebanyak 11 personel.
"Setiap hari, dapur umum memasak nasi sebanyak 750 porsi untuk pengungsi di pos pengungsian aula Kabupaten Manggarai Barat dan pekerja di lapangan, seperti tim PLN yang memperbaiki jaringan listrik, tim PUPR yang membuka akses jalan, dan TIM BPBD," terang Dirjen.
Posko LDP melekat dengan dapur umum di Posko Induk Kantor Bupati Manggarai Barat. LDP dilakukan dengan beberapa kegiatan, diantaranya pendampingan kepada para penyintas di pos pengungsian dilakukan untuk para penyintas dari kelompok rentan.
Pendalaman acak pada dampak yang diakibatkan bencana, dilakukan kepada perempuan dewasa yang mengalami guncangan psikologis saat kejadian, dilanjutkan dengan memberikan penguatan mental dengan teknik reframing dan tatap muka.
"Untuk penyintas anak-anak diberikan stress release, dengan permainan dan aktivitas rekreasional seperti bernyanyi, menggambar, membuat karya," katanya.
