Suara.com - Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo - Sandiaga menganggap mobilisasi perangkat desa dapat mengancam harmonisasi pedesaan. Pernyataan itu disampaikan juru bicara BPN Prabowo - Sandiaga, Suhud Alynudin terkait acara Silahturahmi Nasional Pemerintahan Desa se-Indonesia yang akan dihadiri seluruh Kepala Desa di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK) pada Sabtu (30/3/2019) mendatang.
Suhud menganggap acara yang akan dihadiri Presiden yang juga Capres petahana Joko Widodo (Jokowi) itu pasti ada kaitannya dengan Pilpres 2019.
"Mobilisasi semacam itu sama saja menciptakan kehidupan demokrasi yang tidak sehat dan membahayakan harmonisasi kehidupan masyarakat," kata Suhud saat dihubungi wartawan, Selasa (19/3/2019).
Menurut Suhud, perangkat desa seharusnya tidak boleh disentuh untuk kepentingan politik karena sikapnya yang diharuskan netral. Justru jika Capres petahana melibatkan perangkat desa, Suhud melihat adanya potensi akan membenturkan masyarakat yang memiliki sikap politik yang berbeda.
"Karena tugas mereka melayani masyarakat. Memobilisasi perangkat desa berpotensi membenturkan mereka dengan kelompok masyarakat yang berbeda sikap politik. Harmoni kehidupan desa akan terancam," ujarnya.
Lebih jauh Suhud mengatakan, cara mobilisasi perangkat desa seperti itu menjadi bukti kepanikan Jokowi menjelang pencoblosan 17 April mendatang. Kepanikan Jokowi tersebut timbul akibat elektabilitas Capres dan Cawapres nomor urut 01 yang dinilai Suhud semakin menurun.
"Bagi kami hal itu memberi kesan pemerintahan Pak Jokowi panik dan kehabisan akal untuk mendorong elektabilitas. Elektabilitas yang semakin rendah membuat mereka lakukan segala cara mencegah kekalahan dalam Pemilu 2019," pungkasnya.
