Suara.com - Menteri Tenaga Kerja Hanif Dhakiri mengatakan, bahwa akun media sosial ke depan akan menjadi salah satu syarat lamaran pekerjaan di suatu perusahaan, baik milik pemerintah maupun asing.
Ia mengatakan, para pelamar nantinya diwajibkan mencatumkan akun media sosial untuk diperiksa, apakah berisi konten negatif atau tidak.
"Ke depan (pengecekan) akun medsos akan menjadi tren bagi perusahaan saat akan menerima karyawan, sehingga kalau medsos kita tak benar, itu bisa mengganggu perjalanan kariernya," kata Menaker Hanif saat menyampaikan pidato sambutan dalam kunjungan kerja ke pabrik PT Industri Jamu dan Farmasi Sido Muncul Tbk di Kabupaten Semarang, Rabu (20/3/2019).
Oleh karena itu, Hanif mengimbau semua lapisan masyarakat, terutama generasi muda untuk berhati-hati dan lebih bijak dalam menggunakan medsosnya masing-masing.
Menaker mencontohkan, ada seorang pelamar kerja di suatu perusahaan yang dinyatakan lolos tes tertulis dan wawancara.
Namun, saat dilakukan pengecekan lebih lanjut, yang bersangkutan batal diterima kerja hanya karena akun medsosnya berisi hal-hal negatif.
"Oleh karena itu, saya pesan hati-hati gunakan medsos, jangan gampang termakan hoaks dan ikut menyebarkan hoaks, terutama hoaks mengenai tenaga kerja asing," ujarnya seperti diberitakan Antara.
Terkait maraknya hoaks mengenai tenaga kerja asing (TKA) itu, Hanif menegaskan bahwa TKA di Indonesia masih aman dan terkendali.
"TKA kalau masuk dan kerja di Indonesia itu prosedurnya ketat, sedangkan dari sisi jumlah masih sangat kecil, hanya sekitar 95 ribuan TKA dari berbagai negara yang bekerja di Indonesia, TKA dari China hanya 32 ribuan," katanya.
Syarat-syarat yang harus dipenuhi dan dilaksanakan TKA yang bekerja di Indonesia adalah mempunyai izin kerja dan izin tinggal, membayar pajak tiap bulan sesuai ketentuan yang berlaku, hanya bekerja pada jabatan, waktu, dan lokasi tertentu, serta harus melakukan transfer ilmu dan teknologi.
Dalam kunjungan kerjanya tersebut, Menaker didampingi Direktur PT Sido Muncul Irwan Hidayat, Wakil Ketua DPRD Jawa Tengah Sukirman, dan jajaran Dinas Ketenagakerjaan tingkat provinsi dan kabupaten.
TERPOPULER
