Sebut Prabowo Niat Bikin Rusuh, Teddy Gusnaidi: Saya Siap Face to Face

Suara.com - Dewan Pakar Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI) Teddy Gusnaidi menantang calon presiden nomor urut 2, Prabowo Subianto, dengan taruhan nyawa.

Tantangan tersebut disampaikan oleh Teddy Gusnaidi melalui akun jejaring sosial Twitter @TeddyGusnaidi di akhir kultwit panjangnya tentang sosok Prabowo Subianto, Sabtu (20/4/2019).

Sebelum tantangan itu muncul, Teddy Gusnaidi menuding niat Prabowo Subianto untuk membuat kalibut dan tidak lagi menghormati tatanan hukum yang ada di Indonesia.

"Sepertinya @Prabowo tidak lagi menghormati hukum, dia ingin membuat negara ini kacau. Seperti ada kepuasan ketika melihat negara ini kacau. Ada kepuasan tersendiri sehingga bisa membayar sakit hatinya karena ketidakmampuan dirinya sendiri," cuit Teddy Gusnaidi.

Teddy Gusnaidi mengklaim dirinya pernah bertaruh nyawa dengan Presiden ke-2 RI Soeharto dan Prabowo Subianto. Namun, dia tidak menjelaskan masalahnya.

Karena itu, Teddy Gusnaidi mengaku tidak masalah jika harus kembali bertaruh nyawa. Dia pun menantang Prabowo Subianto untuk bertemu tatap muka dengan dirinya.

"Kalau mau seperti itu, saya katakan, Saya pernah bertaruh nyawa melawan @Prabowo dan Soeharto untuk negara ini. Jadi kalaupun kali ini saya harus bertaruh nyawa berhadapan dengan Prabowo lagi, saya siap. Tentukan tempatnya, saya siap hadapi Prabowo face to face," cuit Teddy Gusnaidi

Kata Teddy Gusnaidi, jika hukum negara sudah tidak dihormati, sudah saatnya menggunakan hukum barbar. Dia pun mengeluarkan pernyataan mengerikan untuk Prabowo Subianto.

"Kalau hukum negara ini sudah tidak anda hormati, artinya kita pakai hukum barbar. Saya atau anda yang mati? Saya siap mati membela negara ini dan anda siap mati untuk membela kebodohan anda. Saya tunggu waktu dan tempatnya. @prabowo," cuit Teddy Gusnaidi.

Berikut kultwit panjang Teddy Gusnaidi soal Prabowo Subianto seperti dikutip SUARA.com dari akun @TeddyGusnaidi:

1. Bolehkah @prabowo tidak terima dengan hasil Pemilu dari KPU? Tentu saja sangat boleh.. Tapi apakah Prabowo boleh membatalkan hasil Pemilu karena dia tidak terima dengan hasil Pemilu dari KPU? Tentu saja tidak boleh, karena dia tidak punya legal standing untuk melakukan itu.

2. Lalu siapa yang berhak menyatakan Pemilu batal? Tidak ada satu manusia dan lembaga pun yang diberi kewenangan untuk itu. Bagaimana dengan MK? MK hanya boleh memutuskan kasus per kasus dugaan kecurangan, tidak punya kewenangan untuk membatalkan Pemilu.

3. Kalau ada bukti dugaan kecurangan di 5 TPS, maka yang diproses oleh MK hanya 5 TPS tersebut. Kalau ada kecurangan, datanya diperbaiki sesuai data yang bisa dibuktikan. Hasilnya lalu diupdate ke perhitungan nasional. Hanya itu cara membuktikan ada dugaan kecurangan.

4. Apakah dari 5 TPS tersebut, @prabowo bisa mengklaim bahwa semua TPS bermasalah? Tentu tidak bisa, karena di MK tidak menerima klaim, tapi menerima bukti. Kalau ada 10.000 TPS yang curang, tapi yang bisa dibuktikan cuma 5 TPS, maka yang diputuskan cuma 5 TPS.

5. Kalau begitu apakah @prabowo bisa mengajukan gugatan dugaan kecurangan berdasarkan hasil Quick Count? Tentu tidak bisa, karena yang diterima oleh MK adalah hasil dari Pleno KPU, bukan Pleno lembaga survey. Lagian, ada jadwalnya jika mau ajukan gugatan ke MK, nggak bisa sekarang.