Dilema Partai Koalisi Jokowi di Jambi: Kuat di Pileg, Loyo di Pilpres

Suara.com - Koalisi partai pengusung Capres-Cawapres Joko Widodo atau Jokowi - Ma'ruf Amin diprediksi bakal banyak mengisi kursi pimpinan DPRD di sejumlah daerah di Provinsi Jambi.

Dilihat dari hasil sementara Pemilu 2019, partai pengusung Capres 01 itu berhasil memperoleh suara signifikan di Jambi. Seperti Partai Golkar, PDIP, PKB dan NasDem yang meraup suara cukup signifikan di berbagai daerah.

Bahkan Partai Golkar diprediksi menang di empat kabupaten, mulai dari Kabupaten Tebo, Batanghari, Sarolangun dan Merangin. Partai berlambang beringin itu malah berpeluang mendapat 2 kursi di DPR RI.

Sementara PDIP diprediksi bakal masuk unsur pimpinan di DPRD Provinsi Jambi, belum lagi di kabupaten lainnya. Dari hasil perhitungan sementara, PDIP bahkan berpeluang besar memenangkan Pemilu di Muaro Jambi dan Tanjung Jabung Barat (Tanjabbar).

Meski demikian, jumlah raihan suara partai ini justru berbanding terbalik dengan perolehan suara untuk Pilpres 2019.

Sejauh ini suara pasangan Jokowi - Ma'ruf Amin di Provinsi Jambi besar kemungkinan kalah dari pasangan Prabowo Subianto - Sandiaga Uno. Paslon 02 itu hampir bisa dipastikan menang di Jambi bila ditilik dari perhitungan banyak kalangan dan quick count.

Padahal di banyak partai, kepala daerah dan pentolan yang berkuasa di Jambi juga masuk dalam koalisi Capres 01. Seperti Gubernur Jambi, Fachrori Umar dari Partai NasDem. Juga ada Wali Kota Jambi, Sy Fasha, Ketua Harian DPD I Partai Golkar Jambi.

Lalu ada Bupati Sarolangun, Cek Endra, Bupati Merangin Al Haris dan Bupati Tebo Sukandar, Bupati Batanghari Syahirsah yang ketiganya juga merupakan politisi Golkar. Belum lagi ada nama mantan Gubernur Jambi, Hasan Basri Agus, yang diprediksi memperoleh suara berlimpah untuk kursi DPR RI.

Sedangkan hasil penghitungan sementara KPU, pasangan Prabowo-Sandi menang di 8 kabupaten/kota di Provinsi Jambi dengan perolehan suara 56,62 persen. Sementara Jokowi-Maruf hanya 43,3 persen yang hanya menang di 3 kabupaten.

Prabowo-Sandi menang di Kabupaten Batanghari, Bungo, Kerinci, Kota Jambi, Kota Sungai Penuh, Merangin, Sarolangun dan Tebo. Sementara Jokowi-Ma'ruf hanya menang di tiga kabupaten salah satunya adalah di Tanjung Jabung Timur (Tanjabtim).

Yang menarik Jokowi justru menang di Tanjabtim yang notabene adalah basis Partai Amanat Nasional (PAN) di mana bupatinya adalah kader dari PAN. Selain di Tanjabtim, Jokowi menang di Kabupaten Muaro Jambi, serta Kabupaten Tanjung Jabung Barat (Tanjabbar) yang merupakan basis PDIP, karena bupatinya adalah PDIP.

Caleg Pragmatis dan Oportunis

Pengamat politik di Jambi, Asad Isma, tidak menampik hal itu. Menurutnya hal itu menjadi gambaran bahwa warna partai di level provinsi dan kabupaten tidak kokoh pondasi ideologinya, sehingga terkesan pengurus dan caleg partai cenderung pragmatis dan oportunis.

“Faktor inilah yang menyebabkan tidak linear penggalangan suara untuk legislatif dan pilpres,” katanya Asad Isma seperti dikutip Metro Jambi (jaringan Suara.com).

Padahal lanjut dosen UIN Sultan Thaha Saifuddin Jambi ini, perolehan suara caleg parpol koalisi pendukung Capres 01 menguasai papan atas di Jambi.

Lalu apakah penyebabnya? Menurut dia karena Caleg hanya memperjuangkan diri sendiri.

Menurut dia, caleg dari partai koalisi 01 di Jambi cenderung takut tidak dapat dukungan pemilih karena dalam peta isu 01 kurang mendapat dukungan dari pemilih.

“Karena peta isu 01 terkait dengan komoditi karet dan sawit yang rendah,” katanya lagi.

Namun secara etika koalisi, kata dia, ini tentunya tidak etis apabila caleg takut mempromosikan capresnya kepada pemilih.

Terpisah Ketua Tim Kampanye Daerah (TKD) Jokowi-Ma'ruf di Jambi, Agus S Roni mengatakan, pihaknya masih tetap optimis memperoleh suara di Provinsi Jambi.

“Sekarang masih tahap rekapitulasi, nantilah kita lihat hasil final semuanya,” ujarnya.

Lebih lanjut Ketua DPW NasDem Provinsi Jambi ini mengatakan, sekarang pihaknya juga tengah memantau penghitungan suara di tingkat PPK.
“Insya Allah kita optimis semuanya signifikan,” katanya.

Sejauh ini, kata dia, tim sendiri sudah bekerja maksimal, termasuk memantau di setiap kabupaten/kota dan PPK.

“Kita tunggu sampai final, karena realnya kan disitu (KPU),” tandasnya.