Pendemo Mulai Berdatangan ke KPU, Tapi Tolak People Power 22 Mei

Suara.com - Puluhan massa dari BEM Perguruan Tinggi Agama Islam (PTAI) dan Komite Aksi Mahasiswa dan Pemuda untuk Demokrasi (KAMPUD) melakukan aksi damai di depam Kantor KPU RI, Jalan Imam Bonjol, Menteng, Jakarta Pusat, Senin (21/5/2019). Mereka mendukung apapun keputusan KPU terkait hasil Pemilu 2019.

Kedua kelompok massa itu datang ke KPU menggunakan bis kota sekitar pukul 10.30 WIB dan langsung menggelar aksinya di perempatan jalan Imam Bonjol.

Koordinator Aksi, Aminullah mengatakan pihaknya mendukung memberikan penghormatan penuh kepada KPU dan Bawaslu. Menurutnya, dua lembaga independen tersebut saat ini tengah berada dalam tekanan elit politik yg hebat.

"Kami melihat bahwa KPU maupun Bawaslu terus diintrik oleh para elit kita. Mereka membangun narasi bahwa KPU maupun Bawaslu telah curang dalam pemilu serentak ini," kata Aminullah dalam orasinya di depan Kantor KPU, Menteng, Jakarta Pusat, Senin (21/5/2019).

KPU dan Bawaslu sudah mampu menjalankan tugas dengan baik dan tidak takut dengan intrik dan tekanan yang ada. KPU fokus menjalankan perhitungan suara. Demikian dengan Bawaslu, fokus untuk mengawasi jalannya perhitungan suara tersebut.

"KPU dan Bawaslu menjalankan proses-proses yang masih tersisa ini dengan adil dan bersih. Kami percaya dengan KPU dan Bawaslu, dan tolong kepercayaan kami ini juga agar terus dijaga," ucapnya.

Mereka juga menolak gerakan people power yang diisukan akan terjadi pada 22 Mei 2019 besok. Untuk diketahui, situasi Jakarta saat ini mulai memanas jelang pengumuman hasil pemilu yang akan dilakukan KPU pada Rabu 22 Mei 2019 besok.

Gerakan people power diisukan akan terjadi pada tanggal 22 Mei tersebut, karena banyak pihak yang menolak hasil rekapitulasi suara Pemilu 2019.

Kelompok teroris juga sudah diendus oleh pihak kepolisian akan mengincar titik-titik strategis di Jakarta dalam waktu dekat.

Bahkan, beberapa kedutaan besar seperti Amerika Serikat, Malaysia dan Kerajaan Belanda sampai mengeluarkan peringatan keamanan bagi warganya di Indonesia pada 22 Mei 2019 tersebut.