Persilakan Parpol Pengusung Prabowo Gabung, Jokowi: Saya Selalu Terbuka

Dwi Bowo Raharjo | Suara.com

Rabu, 12 Juni 2019 | 21:39 WIB
Persilakan Parpol Pengusung Prabowo Gabung, Jokowi: Saya Selalu Terbuka
Presiden Jokowi ditemani anak bungsunya, Kaesang Pangarep menerima AHY dan Ibas Yudhoyono bersama istrinya masing-masing di Istana Negara, Rabu (5/6/2019). [Suara.com/Ummi Hadyah Saleh]

Suara.com - Presiden Joko Widodo (Jokowi) masih membuka peluang untuk partai politik pengusung Capres dan Cawapres nomor urut 02 Prabowo - Sandiaga untuk gabung ke Koalisi Indonesia Kerja pada periode 2019-2024. Jokowi ingin sama-sama membangun Indonesia yang lebih baik.

"Ya gabung, gabung saja. Saya kan selalu terbuka, siapapun yang mau bersama-sama membangun negara ini, memajukan negara ini ayo. Kita ini kan tidak kenal oposisi murni, tidak ada," ujar Jokowi seperti diberitakan Antara, Rabu (12/6/2019).

Pada periode 2014-2019, pasangan Jokowi - Jusuf Kalla didukung Koalisi Indonesia Hebat, yaitu PDI-P, PKB, Partai NasDem, Partai Hanura, dan PKP Indonesia sejak Pemilu 2014.

Selanjutnya PPP turut bergabung dan pada September 2015, Partai Amanat Nasional juga ikut bergabung. Terakhir pada Januari 2016, Golkar secara resmi ikut bergabung ke koalisi pemerintahan.

"Jadi ya kita yang paling penting komunikasi," kata Jokowi.

Untuk diketahui, dari sembilan partai yang memenuhi ambang batas parlemen 4 persen, lima parpol di antaranya adalah partai koalisi Jokowi - Ma'ruf Amin, yaitu PDIP, Golkar, PKB, Nasdem dan PPP lolos dengan total perolehan suara mencapai sekira 54,5 persen.

Terkait jatah menteri untuk politikus parpol pengusung, Jokowi mengklaim tidak pernah membahas hal tersebut.

"Tanya saja ke partai-partai, apa pernah kita bicara masalah menteri atau menteri apa? Tidak pernah, beliau-beliau tahu itu hak prerogatif presiden, ya logis persentase 'gede' masa diberi menteri satu, yang persentase kecil diberi menteri empat, ya tidak begitu, bukan penjatahan, normal saja," kata Jokowi.

Lebih lanjut, Jokowi menyebut rahasianya untuk menjaga kekompakan koalisi partai pengusung dalam pemerintahan periode 2014-2019 adalah komunikasi.

"Lima tahun kemarin tidak ada masalah, semua dengan komunikasi, baik dengan ketua umum partai, dengan sekjen-sekjen (partai politik), semua bisa dibicarakan," katanya.

Cari Tahu

Kumpulan Kuis Menarik

KUIS: Siapa Kamu di Kru Bajak Laut Topi Jerami?
Ikuti Kuisnya ➔
Kuis Ujian Kepekaan: Apakah Anda Individu yang Empati atau Justru Cuek?
Ikuti Kuisnya ➔
Simulasi TKA SD: 15 Soal Matematika Kelas 6 Materi Bilangan
Ikuti Kuisnya ➔
Simulasi TKA: 30 Soal Matematika SMP 2026, Lengkap Kunci Jawaban dan Pembahasan
Ikuti Kuisnya ➔
15 Soal Simulasi TWK Paskibraka 2026
Ikuti Kuisnya ➔
Simulasi: 25 Soal UTBK SNBT 2026 dan Kunci Jawabannya
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Kepribadian Kamu Mirip Kue Lebaran Apa, Sih?
Ikuti Kuisnya ➔
Kuis Love Language 2026: Kenali Bahasa Cintamu agar Hubungan Makin Klik dan Minim Drama!
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: THR Kamu Cocok Buat Beli HP Apa? Cek Rekomendasinya
Ikuti Kuisnya ➔
Kuis Mudik Naik Motor 2026: Uji Kesiapan Anda Sebelum Pulang Kampung
Ikuti Kuisnya ➔
Kuis Geografi Indonesia Sejauh Mana Anda Mengenal Peta Nusantara?
Ikuti Kuisnya ➔

Komentar

Terkait

Pembagian Tugas dengan Ma'ruf Secara Fleksibel, Jokowi: Saling Mengisi

Pembagian Tugas dengan Ma'ruf Secara Fleksibel, Jokowi: Saling Mengisi

News | Rabu, 12 Juni 2019 | 21:21 WIB

Jokowi Tak Mau Paksa Gibran atau Kaesang Jadi Penerusnya di Pilpres 2024

Jokowi Tak Mau Paksa Gibran atau Kaesang Jadi Penerusnya di Pilpres 2024

News | Rabu, 12 Juni 2019 | 20:59 WIB

Tim Hukum Prabowo Persoalkan Sumbangan Jokowi Rp 13 Miliar untuk Kampanye

Tim Hukum Prabowo Persoalkan Sumbangan Jokowi Rp 13 Miliar untuk Kampanye

News | Rabu, 12 Juni 2019 | 20:17 WIB

Jokowi Wacanakan Bikin Kabinet Kerja Milenial

Jokowi Wacanakan Bikin Kabinet Kerja Milenial

News | Rabu, 12 Juni 2019 | 19:20 WIB

Terkini

Pansel Ombudsman Klaim Tak Temukan Indikasi Korupsi Hery Susanto Saat Seleksi

Pansel Ombudsman Klaim Tak Temukan Indikasi Korupsi Hery Susanto Saat Seleksi

News | Jum'at, 17 April 2026 | 17:44 WIB

Status Tersangka  Rismon di Kasus Fitnah Ijazah Palsu Jokowi Resmi Dicabut!

Status Tersangka Rismon di Kasus Fitnah Ijazah Palsu Jokowi Resmi Dicabut!

News | Jum'at, 17 April 2026 | 17:41 WIB

Megawati Terima Dubes Jerman, Bahas Geopolitik hingga Warisan Konferensi Asia Afrika

Megawati Terima Dubes Jerman, Bahas Geopolitik hingga Warisan Konferensi Asia Afrika

News | Jum'at, 17 April 2026 | 17:35 WIB

Kasus Andrie Yunus Dinilai Bergantung pada Political Will Prabowo

Kasus Andrie Yunus Dinilai Bergantung pada Political Will Prabowo

News | Jum'at, 17 April 2026 | 17:29 WIB

Berkas Perkara Sudah di Pengadilan, Komnas HAM Desak Polri Lanjutkan Penyidikan Kasus Andrie Yunus

Berkas Perkara Sudah di Pengadilan, Komnas HAM Desak Polri Lanjutkan Penyidikan Kasus Andrie Yunus

News | Jum'at, 17 April 2026 | 17:29 WIB

4 Laporan Dasco ke Prabowo Usai Presiden Lakukan Diplomasi ke Prancis dan Rusia

4 Laporan Dasco ke Prabowo Usai Presiden Lakukan Diplomasi ke Prancis dan Rusia

News | Jum'at, 17 April 2026 | 17:24 WIB

Tolak Damai! Tersangka Roy Suryo Cs Pilih Bertarung di Pengadilan Kasus Ijazah Jokowi

Tolak Damai! Tersangka Roy Suryo Cs Pilih Bertarung di Pengadilan Kasus Ijazah Jokowi

News | Jum'at, 17 April 2026 | 17:07 WIB

Meski SP3 Rismon Terbit, Polda Metro Jaya Tegaskan Kasus Ijazah Jokowi Belum Selesai

Meski SP3 Rismon Terbit, Polda Metro Jaya Tegaskan Kasus Ijazah Jokowi Belum Selesai

News | Jum'at, 17 April 2026 | 16:55 WIB

Menhut Ungkap Strategi Baru Penguatan Pasar Karbon Nasional,

Menhut Ungkap Strategi Baru Penguatan Pasar Karbon Nasional,

News | Jum'at, 17 April 2026 | 16:54 WIB

Izin Periksa Pelaku Tak Kunjung Turun, TNI Halangi Langkah Komnas HAM Usut Teror Aktivis KontraS?

Izin Periksa Pelaku Tak Kunjung Turun, TNI Halangi Langkah Komnas HAM Usut Teror Aktivis KontraS?

News | Jum'at, 17 April 2026 | 16:45 WIB