Politisi Senior Minta SBY Tunjuk AHY Jadi Ketua Umum Partai Demokrat Baru

Pebriansyah Ariefana, Novian Ardiansyah

Kamis, 13 Juni 2019 | 16:52 WIB
Politisi Senior Minta SBY Tunjuk AHY Jadi Ketua Umum Partai Demokrat Baru
Agus Harimurti Yudhoyono (AHY). (Antara)

Suara.com - Gerakan Moral Penyelamatan Partai Demokrat (GMPPD) mendorong Demokrat agar bisa segera melaksanakan kongres luar biasa demi menyelamatkan partai yang kian terpuruk di setiap Pemilu. Dalam KLB itu Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono diminta menyerahkan jabatannya ke anaknya, Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY.

Dorongan untuk segwra direalisasikannya KLB itu diungkapkan anggota GMPPD yang juga merupakan anggota Majelis Tinggi Partai Demokrat, Max Sopacua.

"Untuk itu kami menetapkan momentum puncak GMPPD dengan menyiapkan, mendorong dan melaksanakan suksesnya Kongres Luar Biasa selambatnya pada 9 September 2019," kata Max di Cikini, Jakarta Pusat, Kamis (13/6/2019).

Menurut Max, apabila KLB dilaksanakan, posisi ketua umum Demokrat dapat diberikan kepada Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) selaku putra Ketua Umum Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono yang terbukti memiliki kemampuan.

"Kalau KLB tidak perlu susah-susah, pak SBY tinggal menyerahkan kepada mas Agus Harimurti Yudhoyono," jelas dia.

Dia menilai AHY adalah kader terdepan Demokrat yang juga paling memiliki potensi untuk memimpin bangsa pada 2024. Adapun tujuan utama GMPPD dibentuk untuk memberikan seruan moral kepada internal partai atas hal-hal internal partai yang belakangan dinilai meresahkan kader Demokrat.

Sebelumnya Max menilai sejumlah kader Demokrat selalu memperlihatkan sikap yang bertolak belakang dengan karakter partai yang sejatinya berhaluan nasionalis religius dengan karakter bersih, cerdas dan santun.

Adapun kader yang dimaksud oleh Max ialah Wasekjen Rachland Nashidik, Kepala Divisi Advokasi dan Bantuan Hukum DPP Demokrat Ferdinand Hutahaean, dan Andi Arief.

"(Mereka) kerap melontarkan pernyataan yang tidak sesuai dengan marwah, karakter dan jati diri Partai Demokrat sehingga melahirkan inkonsistensi dan kegaduhan. Membenturkan PD dengan partai, tokoh dan komunitas lainnya, khususnva terhadap ulama dan umat, yang berdampak adanya antipati dan kontraproduktif terhadap PD," tutur Max.

baca juga

Bahkan dampak dari kontraproduktif tersebut, disebut Max, terlihat pada merosotnya peringkat Demokrat dalam perolehan suara pada Pemilu 2019 dibanding pemilihan pada periode-periode sebelumnya.

"(Demokrat) Meraih posisi urutan terendah sejak Partai Demokrat menjadi peserta Pemilu 2004. Pada 2004, PD menempati urutan kelima dan pada 2019 PD menempati urutan ke-7 dari partai politik," tandasnya.

Cari Tahu

Kumpulan Kuis Menarik

KUIS: Seberapa Leo Sih Kamu? Mengukur Tingkat Percaya Diri dan Karisma
Ikuti Kuisnya ➔
Kalkulator Weton Online, Cek Hari Lahir Menurut Penanggalan Jawa
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Kacamata Apa yang Paling Cocok dengan Gayamu?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Sepatu Mana yang Cocok dengan Kepribadianmu?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Seberapa Kenal Kamu dengan Si Zodiak Cancer?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Tipe Karakter Apakah Kamu Saat Mati Listrik Melanda?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Seberapa Kenal Kamu dengan MPR RI?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Tipe Work-Life Balance Mana yang Paling Kamu Banget?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Siapa Kamu di Kru Bajak Laut Topi Jerami?
Ikuti Kuisnya ➔
Kuis Ujian Kepekaan: Apakah Anda Individu yang Empati atau Justru Cuek?
Ikuti Kuisnya ➔
Simulasi TKA SD: 15 Soal Matematika Kelas 6 Materi Bilangan
Ikuti Kuisnya ➔

Komentar

Terkait

Demokrat Terancam Membusuk, Politisi Senior Dorong Gelar Kongres Luar Biasa

Demokrat Terancam Membusuk, Politisi Senior Dorong Gelar Kongres Luar Biasa

News | Kamis, 13 Juni 2019 | 16:33 WIB

Max Sopacua: Demokrat Terancam Membusuk Akibat Ulah Tiga Kader

Max Sopacua: Demokrat Terancam Membusuk Akibat Ulah Tiga Kader

News | Kamis, 13 Juni 2019 | 15:54 WIB

Dituding Khianati Prabowo, Demokrat: Kami Bukan Partai Murahan!

Dituding Khianati Prabowo, Demokrat: Kami Bukan Partai Murahan!

News | Kamis, 13 Juni 2019 | 15:38 WIB

Syarief Hasan: Demokrat Masih di Koalisi Prabowo - Sandiaga

Syarief Hasan: Demokrat Masih di Koalisi Prabowo - Sandiaga

News | Rabu, 12 Juni 2019 | 13:51 WIB

Golkar: Bergabungnya PAN dan Demokrat akan Perkuat Koalisi Jokowi

Golkar: Bergabungnya PAN dan Demokrat akan Perkuat Koalisi Jokowi

News | Rabu, 12 Juni 2019 | 13:40 WIB

Terkini

Momen Kaesang Pangarep Ajak Anak Penyintas Gempa Palue Main Catur dan Ular Tangga

Momen Kaesang Pangarep Ajak Anak Penyintas Gempa Palue Main Catur dan Ular Tangga

Bali | Rabu, 16 September 2026 | 23:24 WIB

Menkeu Suahasil Akan Evaluasi Perombakan Ratusan Pejabat Kemenkeu Era Purbaya

Menkeu Suahasil Akan Evaluasi Perombakan Ratusan Pejabat Kemenkeu Era Purbaya

Bisnis | Rabu, 16 September 2026 | 23:11 WIB

Teknologi Silicon-Carbon dan Update 6 Tahun, REDMI Note 17 Mulai Rp3,9 Jutaan

Teknologi Silicon-Carbon dan Update 6 Tahun, REDMI Note 17 Mulai Rp3,9 Jutaan

Tekno | Rabu, 16 September 2026 | 23:10 WIB

Antrean Pertalite Mengular di Bengkulu, Helmi Hasan Malah Ajak Warga Salat Tobat

Antrean Pertalite Mengular di Bengkulu, Helmi Hasan Malah Ajak Warga Salat Tobat

Sumsel | Rabu, 16 September 2026 | 23:00 WIB

44 Ribu Hektare Tanah TNI Bermasalah, TNI Akui Potensi Konflik Agraria Kian Tinggi

44 Ribu Hektare Tanah TNI Bermasalah, TNI Akui Potensi Konflik Agraria Kian Tinggi

News | Rabu, 16 September 2026 | 22:55 WIB

Dulu Cuma Scan QR, Kini Pembayaran Digital Makin Pintar dan Menembus Transaksi Global

Dulu Cuma Scan QR, Kini Pembayaran Digital Makin Pintar dan Menembus Transaksi Global

Tekno | Rabu, 16 September 2026 | 22:49 WIB

RUU Reforma Agraria akan Disahkan di Rapat Paripurna 22 September

RUU Reforma Agraria akan Disahkan di Rapat Paripurna 22 September

News | Rabu, 16 September 2026 | 22:41 WIB

Dirut BRI: Kekuatan Holding UMi Ditopang oleh Integrasi Keunggulan Entitas

Dirut BRI: Kekuatan Holding UMi Ditopang oleh Integrasi Keunggulan Entitas

Bri | Rabu, 16 September 2026 | 22:39 WIB

MK Minta Kewenangan Bakamla Disusun Ulang, DPR dan Pemerintah Diberi Waktu 2 Tahun

MK Minta Kewenangan Bakamla Disusun Ulang, DPR dan Pemerintah Diberi Waktu 2 Tahun

News | Rabu, 16 September 2026 | 22:31 WIB

Prabowo Ingin Pembakaran Hutan Digolongkan 'Terorisme Ekologi', Sanksi Bakal Diperberat!

Prabowo Ingin Pembakaran Hutan Digolongkan 'Terorisme Ekologi', Sanksi Bakal Diperberat!

News | Rabu, 16 September 2026 | 22:22 WIB

×