REGIONAL:
Suara.com - Polisi meringkus seorang pria berinisial YM, warga Bojongsari Depok, Jawa Barat pada Jumat (14/6/2019) sekitar pukul 01.30 WIB. YM diduga telah menyebarkan berita bohong atau hoaks terkait informasi mengenai kasus Mayjen TNI (Purn) Kivlan Zen yang memerintah untuk membunuh beberapa tokoh adalah rekayasa.
Kasubdit II Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri, Kombes Pol Rickynaldo Chairul mengatakan hoaks yang disebarkan YM ke group media sosial WhatsApp. YM diduga menyebarkan tangkapan layar atau capture percakapan diWhatsApp antara dua pejabat negara mengenai video pengakuan Iwan yang mengaku diperintah Kivlan Zen untuk membunuh beberapa tokoh nasional dan petinggi lembaga survei.
"Dengan menyebarkan berita bohong tentang penyebaran konten hoaks berupa hasil capture seolah-olah percakapan WA antara dua pejabat negara," ujar Rickynaldo di Mabes Polri, Jumat (14/6/2019).
Rickynaldo mengatakan dua pejabat yang terdapat pada info hoaks tersebut adalah Kapolri Tito Karnavian dan Menko Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan.
Berikut percakapan yang direkayasa:
“Atas instruksi abang kami sudah buat bang agar rakyat percaya bahwa yang melakukan tindakan makar Kivlan Zen dan lain-lain untuk itu si Iwan kami bayar lebih," kata Tito kepada Luhut.
“Oke terima kasih salam 01," jawab Luhut.
“Siap Bang, akan kami pantau perkembangan berikutnya jangan gegabah rakyat semakin pandai," tutup Tito pada percakapan yang direkayasa itu.
Terkait penyidikan pada kasus Kivlan Zen, Rickynaldo mengaku sudah dilakukan secara terbuka tanpa rekayasa. Hak-hak Kivlan Zen selama menjalani proses hukum juga disebut Rickynaldo sudah dipenuhi kepolisian.
"Penyidikan terhadap tersangka Kivlan Zen sudah dilakukan secara terbuka tidak ada rekayasa, tersangka juga dipenuhi haknya serta didampingi oleh pengacara dan pada saatnya nanti akan dilakukan persidangan secara terbuka," kata Rickynaldo.
Oleh karena itu atas perbuatannya tersangka YM kami kenakan pasal 45 ayat 3 juncto pasal 27 ayat 3 Undang-undang nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-undang nomor 11 tahun 2008 tentang ITE dan pasal 14 ayat 2 dan atau pasal 15 Undang-undang nomor 1 tahun 1946 tentang peraturan hukum pidana atau dan atau pasal 207 dengan ancaman hukuman pidana penjara selama 4 tahun penjara dan denda paling banyak Rp 750 juta.
TERPOPULER