Suara.com - Menteri Pertahanan (Menhan) Republik Indonesia, Ryamizard Ryacudu menyebut wacana wajib militer di Indonesia belum menjadi agenda yang diprioritaskan. Sebab, Ryamizard menganggap saat ini Indonesia tidak dalam kondisi ingin perang.
Menurutnya, saat ini yang paling penting adalah memperbaiki pola pikir atau mindset masyakarat soal siap dalam berperang. Ia mempertanyakan jika saat ini masyarakat sudah siap beperang maka ingin berperang dengan pihak mana.
"Kita kan belum mau perang. Mindset kita dulu yang harus disiapkan, jika mindset kita siap perang, wah ini siap perang dengan Pancasila berarti? Jadi mindset dulu dibenarkan," ujar Ryamizard di Kompleks Parlemen RI, Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (19/6/2019).
Meskipun di Kemenhan belum ada rencana wajib militer, Ryamizard mempersilakan kepada pihak yang memiliki keinginan tersebut. Menurutnya, saat ini yang paling penting adalah menjaga Indonesia tidak disusupi ideologi lain selain pancasila.
"Bela negara penting itu nanti ujung-ujungnya Pancasila. Bagaimana mindset kita ini tidak berubah oleh khilafah oleh negara Islam tetap Pancasila. Itu yang paling penting," tutur Ryamizard.
Sebelumnya, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mengusulkan kepada Kementerian Pertahanan untuk membuat program wajib militer bagi setiap warga megara di Indonesia. Hal itu disampaikan oleh Anggota 1 BPK Agung Firman Sampurna saat menyerahkan laporan hasil pemeriksaan (LHP) atas laporan keuangan 2018 dari BPK.
Menurut Agung, Kemenhan RI perlu untuk membuat program lebih lanjut di luar dari perannya dalam operasi militer perang, latihan, persiapan dan pengadaan alutsista dan sebagainya.
Ia juga menilai, program bela negara yang sudah ada sebelumnya harus lebih ditingkatkan menjadi wajib militer.
"Yaitu sudah waktunya bagi kita meningkatkan program pendidikan bela negara kita menjadi lebih terstruktur yang lebih sistematis dan lebih massif yaitu dengan wajib militer," ujar Agung di Gedung Kemenhan RI.
TERPOPULER
