Pemulangan Rizieq Jadi Syarat Rekonsiliasi, Istana: Jokowi Pasti Tak Mau

Agung Sandy Lesmana | Muhammad Yasir
Pemulangan Rizieq Jadi Syarat Rekonsiliasi, Istana: Jokowi Pasti Tak Mau
[Suara.com/Ema Rohimah]

"Jangan saling dikaitkan antara masalah hukum dengan masalah politik."

Suara.com - Deputi IV Kantor Staf Presiden (KSP), Eko Sulistyo meyakini Presiden Joko Widodo akan menolak memulangkan pentolan Front Pembela Islam (FPI) Rizieq Shihab dari Arab Saudi ke Indonesia sebagai syarat rekonsiliasi dengan Prabowo Subianto. Sebab, menurutnya, tertahannya Rizieq di Arab Saudi berkaitan dengan persolan hukum bukan politik.

"Kalau soal itu menjadi syarat pertemuan dan sebagainya, pasti pak presiden tidak akan mau (pulangkan Rizieq Shihab)," kata Eko usai menghadiri diskusi bertajuk 'Rekonsiliasi Indonesia Kerja Menuju Adil Makmur' di Kopi Politik, Pakubuwono, Jakarta Selatan, Jumat (12/7/2019).

Deputi IV Kantor Staf Presiden (KSP), Eko Sulistyo. (Suara.com/M. Yasir).
Deputi IV Kantor Staf Presiden (KSP), Eko Sulistyo. (Suara.com/M. Yasir).

Eko mengungkapkan bahwa Rizieq tidak bisa pulang ke Indonesia lantaran persoalan hukum izin tinggal yang telah melewati batas atau overstay. Sehingga, dia meminta untuk tidak mencampur adukkan antara persoalan hukum dengan politik.

"Jangan saling dikaitkan antara masalah hukum dengan masalah politik. Masalah sekarang ini yang dihadapi Habib Rizieq adalah soal teknis, overstay yang izin tinggal dia sudah kedaluwarsa," ungkapnya.

Eko menilai hal yang lebih penting dari rekonsiliasi antara Jokowi dan Prabowo yakni mengenai persoalan bangsa. Sehingga, pertemuan tersebut sebaiknya tidak perlu dibebankan dengan agenda politik untuk memulangkan Rizieq.

"Pertemuan itu jangan kemudian diberi beban tentang agenda agenda politik misalnya soal pembebasan Habib Rizieq dan sebagainya. Yang penting adalah agenda kebangsaan bersama," ujarnya.

"Pak Jokowi sekarang ini hanya memikirkan soal kepentingan bangsa, bukan hal-hal yang menyangkut soal: orang yang melanggar hukum kemudian dititipkan menjadi agenda pertemuan politik. Itu saya kira semuanya untuk kepentingan bangsa," imbuhnya.

Sebelumnya, Sekjen DPP Partai Gerindra, Ahmad Muzani tidak menyangkal bahwa salah satu syarat rekonsiliasi antara kubu Prabowo dan Jokowi adalah pemulangan Imam Besar FPI Habib Rizieq Shihab dan pembebasan para tokoh yang ditahan kepolisian.

"Ya keseluruhan bukan hanya itu (pemulangan Rizieq) kan beberapa waktu lalu banyak ditahan ratusan orang," kata Muzani di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (9/7/2019).

Dia menilai, dengan langkah pemulangan Habib Rizieq dan pembebasan para tokoh, diharapkan ketegangan di tengah masyarakat menjadi mengendor sehingga gesekan tidak ada lagi.

Muzani mengatakan tidak ada syarat lain yang diajukan pihaknya kepada Jokowi, selain pemulangan Rizieq dan pembebasan sejumlah orang yang ditahan karena perbedaan pandangan politik di Pemilu 2019.

Kendati begitu, Ketua Umum DPP Partai Gerindra, Arief Puyouno mengklaim partainya tidak pernah mensyaratkan kepulangan Rizieq Shihab dari Arab Saudi ke Indonesia sebagai syarat dalam rekonsiliasi antara Prabowo Subianto dan Joko Widodo. Menurut Arief jika ada kader Partai Gerindra yang menyebut kepulangan Rizieq sebagai syarat rekonsiliasi itu semata-mata hanya bentuk simpati pribadi bukan sikap politik partai.

"Itu belum ada ya dalam agenda, kalau terjadi rekonsiliasi syarat bahwa Habib Rizieq harus dikembalikan, itu belum ada syaratnya ya. Mungkin itu baru semacam kata-kata saja ya, dari para kader Gerindra yang simpatisan dengan Habib Rizieq," kata Arief di Kopi Politik, Pakubuwono, Jakarta Selatan, hari ini.

Komentar

Suara.Com

Dapatkan informasi terkini dan terbaru yang dikirimkan langsung ke Inbox anda

QUOTES OF THE DAY

INFOGRAFIS