Prabowo Dicap Pengkhianat oleh PA 212, Ini Respons Gerindra

Reza Gunadha, Ria Rizki Nirmala Sari

Jum'at, 19 Juli 2019 | 13:39 WIB
Prabowo Dicap Pengkhianat oleh PA 212, Ini Respons Gerindra
Presiden RI terpilih Joko Widodo (Jokowi) bersama Prabowo Subianto berpelukan usai memberikan pernyataan pers saat menggelar pertemuan di Stasiun MRT Senayan, Jakarta, Sabtu (13/7). [Suara.com/Arief Hermawan P]

Suara.com - Partai Gerindra menangkis tudingan ketua umumnya, Prabowo Subianto, mengkhianati para pendukung karena menemui presiden terpilih Jokowi, Sabtu (13/7) akhir pekan lalu.

Juru Bicara Partai Gerindra Kawendra Lukistian menilai, pertemuan itu justru menunjukkan Prabowo lebih mementingkan agenda kebangsaan, termasuk kehidupan para pendukung.

Pernyataan Kawendra itu merupakan respons terhadap tudingan perwakilan PA 212, Asep Syaifudin, yang menyebut Prabowo telah berkhianat.

"Prabowo tidak pernah berkhianat pada rakyat Indonesia, jelas itu, dan semua yang dilakukan adalah demi kepentingan bangsa dan negara," kata Kawendra kepada Suara.com, Jumat (19/7/2019).

Kawendra juga tak mau menanggapi pernyataan Asep yang berharap sistem khilafah diterapkan di Indonesia tahun 2024, setelah Prabowo berkhianat.

Ia menjelaskan, para ulama sebaiknya bisa menentukan sikap yang baik demi bangsa. Sikap itulah yang diharapkan dipilih oleh PA 212 dan ormas sejenis pada Ijtimak Ulama ke-IV.

"Mudah-mudahan di sana nanti ada arahan-arahan terbaik dari para ulama kita semua. Doakan saja semuanya tetap berjalan dengan spirit Keindonesiaan, spirit untuk membangun Indoneisa lebih baik.”

Untuk diketahui, Pelaksana Tugas Ketua PA 212 Asep Syarifudin mengharapkan khilafah bisa tegak berdiri di Indonesia.

Menurutnya, khilafah atau sistem kenegaraan yang berlandaskan ajaran Islam itu tidak terlarang.

baca juga

Asep mengungkapkan, dirinya telah banyak belajar terkait konsep sistem kenegaraan berlandasan Islam. Justru dirinya menilai, kalau menolak khilafah, sama artinya menodai agama.

Sebab, menurut Asep, khilafah adalah sistem politik serta menjadi salah satu bagian syariat Islam.

"Harapan saya 2024 khilafah tegak di Indonesia. Khilafah itu adalah syariat Islam. Kalau menolak khilafah itu menolak syariat Islam. Itu penodaan agama," ungkap Asep dalam diskusi yang diselenggarakan di Gedung Joeang, Jalan Cikini, Jakarta Pusat, Kamis (18/7/2019).

Cari Tahu

Kumpulan Kuis Menarik

Kalkulator Kecocokan Jodoh Online Menurut Primbon Jawa, Bantu Cek Keserasian Pasangan
Ikuti Kuisnya ➔
Gryffindor atau Slytherin? Cek Kepribadianmu di Kuis Asrama Hogwarts
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Seberapa Leo Sih Kamu? Mengukur Tingkat Percaya Diri dan Karisma
Ikuti Kuisnya ➔
Kalkulator Weton Online, Cek Hari Lahir Menurut Penanggalan Jawa
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Kacamata Apa yang Paling Cocok dengan Gayamu?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Sepatu Mana yang Cocok dengan Kepribadianmu?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Seberapa Kenal Kamu dengan Si Zodiak Cancer?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Tipe Karakter Apakah Kamu Saat Mati Listrik Melanda?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Seberapa Kenal Kamu dengan MPR RI?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Tipe Work-Life Balance Mana yang Paling Kamu Banget?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Siapa Kamu di Kru Bajak Laut Topi Jerami?
Ikuti Kuisnya ➔

Komentar

Terkait

Gelar Rapat, Prabowo Bentuk Tim Seleksi Pimpinan DPR - DPRD dari Gerindra

Gelar Rapat, Prabowo Bentuk Tim Seleksi Pimpinan DPR - DPRD dari Gerindra

News | Jum'at, 19 Juli 2019 | 13:36 WIB

Temui Lagi Prabowo Setelah di MRT, Jokowi Bakal Ajak Megawati

Temui Lagi Prabowo Setelah di MRT, Jokowi Bakal Ajak Megawati

News | Jum'at, 19 Juli 2019 | 12:08 WIB

Ketua DPR Sudah Milik PDIP, Gerindra Incar Posisi Ketua MPR

Ketua DPR Sudah Milik PDIP, Gerindra Incar Posisi Ketua MPR

News | Jum'at, 19 Juli 2019 | 10:40 WIB

Gerindra Diprediksi Dapat 2 Kursi Menteri, Demokrat: Turun Dari Tawaran?

Gerindra Diprediksi Dapat 2 Kursi Menteri, Demokrat: Turun Dari Tawaran?

News | Jum'at, 19 Juli 2019 | 10:30 WIB

Terkini

OJK Satukan Regulasi Sektor Keuangan Syariah, Perbankan hingga Fintech

OJK Satukan Regulasi Sektor Keuangan Syariah, Perbankan hingga Fintech

Bisnis | Senin, 02 November 2026 | 23:42 WIB

Shin Tae-yong Absen Karena Sakit Hadapi PSMS, Persija Incar Kemenangan Perdana di League Cup

Shin Tae-yong Absen Karena Sakit Hadapi PSMS, Persija Incar Kemenangan Perdana di League Cup

Bola | Senin, 02 November 2026 | 23:25 WIB

Puluhan UMKM Pulo Panjang Dapat Bantuan Peningkatan Produksi dan Pemasaran

Puluhan UMKM Pulo Panjang Dapat Bantuan Peningkatan Produksi dan Pemasaran

Banten | Senin, 02 November 2026 | 23:08 WIB

QRIS Error, Nasabah MNC Bank Panik Tarik Tunai Dibatasi Maksimal Rp2 Juta

QRIS Error, Nasabah MNC Bank Panik Tarik Tunai Dibatasi Maksimal Rp2 Juta

Bisnis | Senin, 02 November 2026 | 23:08 WIB

Anggota DPRD Kota Serang Jadi Tersangka Kasus Dugaan Pencabulan, Korban Mengaku Dua Kali Dilecehkan

Anggota DPRD Kota Serang Jadi Tersangka Kasus Dugaan Pencabulan, Korban Mengaku Dua Kali Dilecehkan

Banten | Senin, 02 November 2026 | 23:05 WIB

Dosen Unsri Kembangkan Laboratorium Hidup Biomassa Sebagai Sumber Ekonomi Desa Ganesha Mukti

Dosen Unsri Kembangkan Laboratorium Hidup Biomassa Sebagai Sumber Ekonomi Desa Ganesha Mukti

Sumsel | Senin, 02 November 2026 | 23:02 WIB

Kapolres Bogor Bantah Pelaku Pembunuhan Bobotoh Suporter Persikabo: Bukan Suporter Klub Mana Pun

Kapolres Bogor Bantah Pelaku Pembunuhan Bobotoh Suporter Persikabo: Bukan Suporter Klub Mana Pun

Jabar | Senin, 02 November 2026 | 22:57 WIB

Aturan Baru Batas Penghasilan Tidak Kena Pajak Meluncur 2027?

Aturan Baru Batas Penghasilan Tidak Kena Pajak Meluncur 2027?

Bisnis | Senin, 02 November 2026 | 22:52 WIB

KPK Sita Rp106,3 Miliar di Kasus ATR/BPN, Kuasa Hukum Summarecon Buka Suara

KPK Sita Rp106,3 Miliar di Kasus ATR/BPN, Kuasa Hukum Summarecon Buka Suara

Bogor | Senin, 02 November 2026 | 22:49 WIB

Kapolda Banten Larang Polisi dan Tamu Ngevape di Kantor Kepolisian, Pelanggar Terancam Sanksi

Kapolda Banten Larang Polisi dan Tamu Ngevape di Kantor Kepolisian, Pelanggar Terancam Sanksi

Banten | Senin, 02 November 2026 | 22:39 WIB

×