PKPI: Jokowi Bisa Pilih Sopir AHY karena Dianggap Lebih Hebat Jadi Menteri

Suara.com - Dewan Pakar Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI) Teddy Gusnaidi memberikan 'kuliah gratis' berupa beberapa cuitan kepada akun Twitter Partai Demokrat @PDemokrat.

Melalui akun Twitter @TeddyGusnaidi, Teddy memberikan pandangannya ihwal posisi presiden yang ia nilai bukan merupakan wakil rakyat meski dipilih secara langung lewat pemilihan umum.

"1. Gue kasih kuliah gratis ya, pertama, presiden bukan wakil rakyat, makanya dinamakan pemerintahan, wakil rakyat itu DPR. Udah baca UUD 45 & UU Kementerian Negara belum? Bukan berarti dipilih oleh rakyat lalu jadi wakilnya rakyat. Mau nyeneng-nyenengin anak SBY tapi enggak paham apa-apa," tulis Teddy seperti dikutip Suara.com, Jumat (26/7/2019).

Diketahui cuitan Teddy itu juga untuk membalas cuitan sebelumnya yang diunggah lebih dulu oleh politikus Partai Demokrat Ferdinand Hutahaean.

Saat itu, Ferdinand melalui akun @FerdinandHaean2 memiliki pandangan berbeda dengan Teddy mengenai presiden sebagai wakil rakyat atau bukan.

"Presiden dipilih langsung oleh rakyat, maka Presiden adalah wakil rakyat di eksekutif untuk kepentingan rakyat. Maka rakyat melalui hak yang diberikan ke presiden memilih menterinya. Artinya rakyat melalui presiden memilih menteri dan menteri bertanggung jawab pd rakyat melalui Pres dan DPR. Paham?" tulis Ferdinand sebelumnya.

Teddy kemudian kembali membalas unggahan Ferdinand di atas tersebut dengan beberapa tweet lainnya.

Teddy benuturkan, meski presiden dipilih oleh rakyat namun sebagai kepala pemerintahan dan pemegang kekuasaan presiden juga memiliki hak prerogatif. Hak tersebut pula yang dapat digunakan oleh presiden sekalipun keinginannya itu bertentangan dengan rakyat sebagai elemen yang memilihnya.

"Kedua, ngerti hak Prerogatif enggak? baca UUD 45, ada hak presiden sebagai pemegang kekuasaan tertinggi, presiden bisa membuat keputusan yang bertentangan dgn keinginan rakyat. Presiden diberi kekuasaan untuk mengatur negara sesuai dengan keinginannya, bukan keinginan rakyat," kata Teddy.

Dalam balasan ketiga untuk cuitan Ferdinand tersebut, Teddy juga menyinggung keberadaan Agus Harimurti Yudhonoyo (AHY) yang dikabarkan ingin mewakili Parta Demokrat untuk duduk di kabinet menjadi salah satu menteri Jokowi.

"Ketiga, andai kata AHY di inginkan 15 persen rakyat @PDemokrat untuk menjadi menteri, presiden bisa memilih sopirnya AHY karena dianggap lebih hebat dari AHY untuk menjadi menteri. Sebagai penguasa tertinggi, presiden bisa membuat keputusan yang bertentangan dengan keinginan rakyat Demokrat," ujar Teddy.

Sebelumnya Teddy juga memberi tanggapamnya terkait kabar AHY yang akan diusung Partai Demokrat menjadi seorang menteri.

Cuitan Teddy ini pula yang memancing Ferdinand mengunggah cuitan seperti sebelumnya yang kemudian ditanggapi balik oleh Teddy.

"Anak ini sepertinya masih sangat hijau tapi dikarbit. Dia pikir Menteri itu dipilih oleh rakyat kayak kepala daerah, legislatif atau presiden. Yang membutuhkan menteri itu presiden, makanya dipilih oleh presiden dan bertanggungjawab pada presiden, bukan pada rakyat. @AgusYudhoyono," tulis Teddy.

Merasa cukup untuk menanggapi cuitan Ferdinand ihwal presiden adalah wakil rakyat, Teddy kemudian berkelakar agar ia mendapat bayaran dari semua tanggapannya yang ia akui merupakan kuliah gratis untuk Partai Demokrat.

"Keempat, cukup ya.. sebagai konsultan, gue dibayar cukup layak untuk ini, mosok gratisan terus. Udah cukup gue kasih kuliah gratis ke @PDemokrat. Dari para senior sampe junior sudah saya kasih, mosok gratisan terus? Bayarlah.. Hehehe..," tandas Teddy.