Jokowi Minta Pejabat yang Tak Bisa Tangani Karhutla Dicopot

Suara.com - Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengaku sudah memerintahkan Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto dan Kapolri Jenderal Tito Karnavian untuk mencopot bawahannya seperti Kapolda, Kapolres, Danrem, hingga Pangdam yang tidak mampu mengatasi kebakaran hutan dan lahan atau Karhutla.

Jokowi menuturkan, pemerintah akan tetap memberlakukan aturan yang pernah dibuat pada tahun 2015 lalu, yakni mencopot jabatan Kapolda, Kapolres, Danrem, hingga Pangdam jika tidak bisa menyelesaikan persoalan Karhutla.

"Saya ingatkan kepada Pangdam, Danrem, Kapolda, Kapolres, aturan yang saya sampaikan 2015 masih berlaku (akan dicopot jika tak bisa atasi karhutla)," ujar Jokowi saat pengarahan Rakornas Karhutla di Istana Negara, Jakarta, Selasa (6/8/2018).

"Saya kemarin sudah telepon Panglima TNI, saya minta copot yang tidak bisa mengatasi. Saya telepon lagi tiga atau empat hari yang lalu ke Kapolri, copot kalau nggak bisa mengatasi kebakaran hutan dan lahan," Jokowi menambahkan.

Ia pun meminta agar pemerintah daerah berkoordinasi dengan Kapolda dan Pangdam dalam menangani kebakaran hutan dan lahan.

"Jangan sampai ada yang namanya status siaga darurat, jangan sampai, sudahlah. Ada api sekecil apapun segera selesaikan. Sudah," kata dia.

Mantan Gubernur DKI Jakarta itu juga mengingatakan semua pihak untuk tidak meremehkan titik api sekecil apapun yang muncul.

"Jangan meremehkan adanya hotspot. Jika api muncul langsung padamkan jangan tunggu sampai membesar. Saya enggak perlu bicara banyak-banyak, karena semua sudah tahu cara menangani seperti apa, cara pencegahan seperti apa. Enggak perlu kita ulang-ulang," tutur dia.

Berdasarkan data yang didapat Kepala Negara, kebakaran hutan dan lahan pada 2015 telah membakar lahan seluas sekitar 2,6 juta hektare dan membuat kerugian mencapai Rp 221 triliun.

"Saya ingat kerugian saat itu mencapai Rp 221 triliun dengan lahan yang terbakar, kurang lebih, seingat saya 2,6 juta hektare," kata Jokowi.

Ia pun berharap peristiwa kebakaran hutan dan lahan tidak terjadi lagi.

"Dibandingkan 2015, tahun ini memang turun 81 persen kalau dibandingkan dengan 2015. Tetapi, kalau dibandingkan dengan 2018, tahun ini naik lagi. Ini yang tidak boleh. Harusnya tiap tahun turun, turun, turun terus. Menghilangkan total memang sulit tetapi harus tekan turun," katanya.