Demokrat Mau Gabung ke Jokowi, Ketum Golkar: Memperkuat Posisi Pemerintah

Dwi Bowo Raharjo | Ummi Hadyah Saleh | Suara.com

Selasa, 13 Agustus 2019 | 19:59 WIB
Demokrat Mau Gabung ke Jokowi, Ketum Golkar: Memperkuat Posisi Pemerintah
Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto. (Suara.com/Muslimin).

Suara.com - Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto menyambut positif rencana Partai Demokrat yang ingin bergabung ke koalisi pemerintahan Jokowi - Maruf Amin.

Menurutnya jika partai yang diketuai Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) itu benar akan merapat, dapat memperkuat koalisi.

"Dengan semakin besar koalisi, tentu itu akan memperkuat posisi pemerintah," ujar Airlangga di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (13/8/2019).

Meski demikian, Airlangga menyebut hingga saat ini belum ada pembicaraan antara ketum parpol pendukung Jokowi terkait rencana Demokrat gabung.

"Belum, kalau mereka bikin statement kan, haknya mereka," kata dia.

Airlangga menyebut jika nantinya Demokrat gabung belum tentu mendapatkan jatah menteri di kabinet. Demokrat kata dia, bisa merapat dengan koalisi pemerintah di parlemen.

"Kalau di parpol kan, kursinya di parlemen. Jadi tentu akan bisa memperkuat koalisi di parlemen. Kan tentu ada kebijakan-kebijakan pemerintah yang membutuhkan persetujuan parlemen, apakah itu terkait perundang-undangan, apakah terkait fungsi anggaran," katanya.

"Apa juga dengan pengawasan. dengan semakin besar koalisi, tentu itu akan memperkuat posisi pemerintah," Airlangga menambahkan.

Partai pendukung Jokowi-Maruf, kata Airlangga, pasti akan mendengarkan pernyataan dan alasan Demokrat tertarik gabung ke pemerintahan. Diketahui, pada pemerintahan Jokowi di periode pertaman, Demokrat memutuskan untuk menjadi parpo oposisi atau di luar pemerintahan.

"Ya, tentu akan kita dengar saja kalau mereka menyampaikan rencana untuk bergabung dengan pemerintah," katanya.

Sebelumnya Wakil Ketua Umum Partai Demokrat Syarief Hasan mengakui sebagian besar kader partainya ingin bergabung ke pemerintahan Joko Widodo-Ma'ruf Amin. Namun partai belum mengambil keputusan secara resmi.

Syarief mengatakan Demokrat baru akan menentukan sikap politik melalui rapat majelis tinggi partai.

Cari Tahu

Kumpulan Kuis Menarik

KUIS: Seberapa Kenal Kamu dengan MPR RI?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Tipe Work-Life Balance Mana yang Paling Kamu Banget?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Siapa Kamu di Kru Bajak Laut Topi Jerami?
Ikuti Kuisnya ➔
Kuis Ujian Kepekaan: Apakah Anda Individu yang Empati atau Justru Cuek?
Ikuti Kuisnya ➔
Simulasi TKA SD: 15 Soal Matematika Kelas 6 Materi Bilangan
Ikuti Kuisnya ➔
Simulasi TKA: 30 Soal Matematika SMP 2026, Lengkap Kunci Jawaban dan Pembahasan
Ikuti Kuisnya ➔
15 Soal Simulasi TWK Paskibraka 2026
Ikuti Kuisnya ➔
Simulasi: 25 Soal UTBK SNBT 2026 dan Kunci Jawabannya
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Kepribadian Kamu Mirip Kue Lebaran Apa, Sih?
Ikuti Kuisnya ➔
Kuis Love Language 2026: Kenali Bahasa Cintamu agar Hubungan Makin Klik dan Minim Drama!
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: THR Kamu Cocok Buat Beli HP Apa? Cek Rekomendasinya
Ikuti Kuisnya ➔

Komentar

Terkait

Bantah Incar Jatah Menteri, Demokrat: Jangan Disamakan dengan Partai Lain

Bantah Incar Jatah Menteri, Demokrat: Jangan Disamakan dengan Partai Lain

News | Selasa, 13 Agustus 2019 | 14:55 WIB

Ferdinand: Polusi Udara Jakarta Tak Bisa Diatasi dengan Syair Pujangga

Ferdinand: Polusi Udara Jakarta Tak Bisa Diatasi dengan Syair Pujangga

News | Selasa, 13 Agustus 2019 | 11:25 WIB

Partai Demokrat Mau Gabung Koalisi Jokowi, Politisi PKPI Singgung SBY

Partai Demokrat Mau Gabung Koalisi Jokowi, Politisi PKPI Singgung SBY

News | Selasa, 13 Agustus 2019 | 10:01 WIB

Demokrat Ingin Perkuat Rezim Jokowi, Ferdinand: Tapi Kami Sadar Diri

Demokrat Ingin Perkuat Rezim Jokowi, Ferdinand: Tapi Kami Sadar Diri

News | Senin, 12 Agustus 2019 | 16:44 WIB

SBY Masih Berkabung, Demokrat Belum Tentukan Sikap Politik

SBY Masih Berkabung, Demokrat Belum Tentukan Sikap Politik

News | Sabtu, 10 Agustus 2019 | 14:33 WIB

Finalisasi Aturan Mobil Listrik, Menperin: Bahas TKDN dan PPnBM

Finalisasi Aturan Mobil Listrik, Menperin: Bahas TKDN dan PPnBM

Otomotif | Rabu, 07 Agustus 2019 | 18:42 WIB

Terkini

Sebut Prabowo Anggap Gagasannya Suci, Sobary: Oh Paus Saja Ndak Begitu Bung!

Sebut Prabowo Anggap Gagasannya Suci, Sobary: Oh Paus Saja Ndak Begitu Bung!

News | Jum'at, 15 Mei 2026 | 19:00 WIB

Tak Ada Ampun! Hanya 6 Hari Pasca Penggerebekan, Pemprov DKI Sikat Habis Izin B Fashion Hotel

Tak Ada Ampun! Hanya 6 Hari Pasca Penggerebekan, Pemprov DKI Sikat Habis Izin B Fashion Hotel

News | Jum'at, 15 Mei 2026 | 18:58 WIB

Ekonom UGM: Pemindahan Ibu Kota ke IKN Masuk Fase Ketidakpastian, Berisiko jika Dipaksakan Pindah

Ekonom UGM: Pemindahan Ibu Kota ke IKN Masuk Fase Ketidakpastian, Berisiko jika Dipaksakan Pindah

News | Jum'at, 15 Mei 2026 | 18:36 WIB

Singgung Nasib Bambang Tri hingga Jonan, Sobary Beberkan Cara Jokowi Matikan Karier Politik Lawan

Singgung Nasib Bambang Tri hingga Jonan, Sobary Beberkan Cara Jokowi Matikan Karier Politik Lawan

News | Jum'at, 15 Mei 2026 | 18:14 WIB

Imigrasi Dalami Dugaan Tindak Pidana Keimigrasian 320 WNA Terduga Sindikat Judi Online Internasional

Imigrasi Dalami Dugaan Tindak Pidana Keimigrasian 320 WNA Terduga Sindikat Judi Online Internasional

News | Jum'at, 15 Mei 2026 | 18:02 WIB

Pakar Militer Minta Kemenhan RI Tak Asal Beli Kapal Tanpa Rudal, Sindir Tren Alutsista Ompong

Pakar Militer Minta Kemenhan RI Tak Asal Beli Kapal Tanpa Rudal, Sindir Tren Alutsista Ompong

News | Jum'at, 15 Mei 2026 | 18:02 WIB

Fix Tutup! Disparekraf DKI Cabut Izin B-Fashion dan The Seven Terkait Narkoba

Fix Tutup! Disparekraf DKI Cabut Izin B-Fashion dan The Seven Terkait Narkoba

News | Jum'at, 15 Mei 2026 | 17:47 WIB

Anggota DPRD Fakfak Digerebek Bersama Bidan Berstatus Istri Orang di Kamar Kos, Videonya Viral!

Anggota DPRD Fakfak Digerebek Bersama Bidan Berstatus Istri Orang di Kamar Kos, Videonya Viral!

News | Jum'at, 15 Mei 2026 | 17:37 WIB

Satpol PP DKI Jaring 8 PPKS di Mampang Usai Viral Pengemis Padati Trotoar

Satpol PP DKI Jaring 8 PPKS di Mampang Usai Viral Pengemis Padati Trotoar

News | Jum'at, 15 Mei 2026 | 17:37 WIB

Tuntutan 18 Tahun Nadiem Makarim Dinilai Wajar, MAKI Soroti Kerugian Negara Triliunan Rupiah

Tuntutan 18 Tahun Nadiem Makarim Dinilai Wajar, MAKI Soroti Kerugian Negara Triliunan Rupiah

News | Jum'at, 15 Mei 2026 | 17:25 WIB