REGIONAL:
Suara.com - Aparat kepolisian hingga kekinian masih mendalami kasus dugaan makar ucapan 'Revolusi' atas terlapor politikus Partai Gerindra Permadi. Sejauh ini, perekam video yang merekam Permadi menyerukan revolusi masih dicari.
"Ini kami masih mencari terutama yang melakukan perekaman terhadap kegiatan itu. Jadi supaya lengkap nanti untuk pembuktiannya minimal yang merekam itu kan kita harus tahu dulu karena pelaporannya waktu itu UU ITE," ungkap Direktur Kriminal Khusus Polda Metro Jaya Kombes Iwan Kurniawan di Polda Metro Jaya, Rabu (14/8/2019).
Iwan mengatakan, pihaknya terus mengusut kasus tersebut. Dirinya menyebut, pihaknya juga tengah merinci daftar nama orang yang hadir saat Permadi menyerukan revolusi.
"(Kasus itu) masih dalam penyelidikan kami. Kita coba untuk dapat data dari tempat kegiatan mereka, kita dapat itu absen data orang yang hadir," sambungnya.
"Jadi yang mendistribusikan, menyebarkan itu kita akan coba fokus untuk didapatkan dulu," imbuh Iwan.
Untuk diketahui, Permadi dilaporkan ke Polda Metro Jaya oleh seorang pengacara bernama Fajri pada Kamis (9/5/2019) malam. Permadi dipolisikan atas ucapannya yang menyebut kata 'revolusi'.
Laporan itu bermula dari sebuah video yang beredar di Youtube. Video tersebut pun menjadi bukti bagi Fajri untuk melaporkan politisi Partai Gerindra itu.
Menurut Fajri, pihak kepolisian ternyata telah melakukan penyelidikan. Pasalnya, polisi telah terlebih dulu membuat laporan Model A sebelum pelaporan Fajri.
Esoknya, Permadi kembali dilaporkan ke Polda Metro Jaya karena menyebut revolusi, Jumat (10/5/2019). Tak tanggung-tanggung, Permadi dipolisikan oleh dua orang.
Pertama, Politisi PDI Perjuangan bernama Stefanus Asat Gusma, dan Josua Viktor sebagai Ketua Yayasan Bantuan Hukum Kemandirian Jakarta.
Laporan Stefanus diterima polisi dalam nomor laporan LP/2885/V/2019/PMJ/Dit. Reskrimum. Sementara laporan Josua diterima polisi dalam nomor laporan LP/2890/V/2019/PMJ/Dit. Reskrimum.
Untuk pasal yang diterapkan dalam kedua LP itu adalah pasal dugaan makar yang masuk dalam Pasal 107 KUHP dan 110 KUHP Junto Pasal 87 KUHP dan atau Pasal 4 Juncto Pasal 16 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2008 tentang penghapusan diskriminasi ras dan etnis.
TERPOPULER
