Suara.com - Kepala Staf Presiden (KSP) Moeldoko menandatangi perjanjian kerja sama (MoU) pembangunan pembangkit listrik tenaga air (PLTA) yang berada di Sungai Kahayan, Kalimantan Utara, Kamis (15/8/2019).
Perjanjian tersebut meliputi tiga proyek strategis nasional di Kalimantan Utara, yakni meliputi pembangunan pembangkit listrik tenaga air yang menghasilkan listrik hingga 9.000 megawatt, pembangunan pelabuhan dan kawasan industri.
Moeldoko menuturkan, pembangunan PLTA tersebut berada di dalam kawasan yang terintegrasi.
"Jadi tiga kegiatan besar itu sekaligus dalam satu kawasan terintegrasi," ujar Moeldoko di Kantor Staf Presiden, Jakarta.
Mantan Panglima itu mengatakan pihaknya akan mengawal jalannya proyek strategis nasional pada kawasan-kawasan tertentu.
"Ini sebuah realisasi dari apa yang sekian lama telah diperjuangkan oleh Pak Gubernur ( Irianto Lambrie)," kata dia.
Sementara itu, Gubernur Kalimantan Utara, Irianto Lambrie menyebut rencana pembangunan PLTA Sungai Kahayan tersebut dibangun di atas lahan 12.000 hektar untuk menghasilkan listrik hingga 9.000 megawat.
"Pembangunan ini diinisiasi oleh PT Kahayan Hydro Energy yang digagas sejak 2009. Pada 31 Oktober 2018, ditandatangani kontrak kerja sama di ruangan ini (KSP) antara PT Kahayan Hydro Energy dengan China Power dan hari ini dilanjutkan penandatangan pelaksanaan proyek," ucap Irianto.
PLTA di Sungai Kahayan kata Irianto akan dibangun sebanyak lima bendungan. Lima bendungan tersebut yakni bendungan pertama menghasilkan 900 megawat, bendungan kedua 1.200 megawat, bendungan ketiga dan keempat itu 1.800 megawat lalu bendungan kelima 3.200 megawat. Sehingga, jumlah keseluruhan itu 9.000 megawat.
"Ini akan menjadi yang terbesar di Indonesia, bahkan Asean. Karena kita tahu PLTA terbesar itu Sungai Asahan yang menghasilkan 600 megawat," katanya.
Tak hanya itu, pembangunan mega proyek ini sudah ditetapkan sebagai proyek strategis nasional berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 58 Tahun 2018. Sehingga kata dia, secara periodik, perkembangan pembangunan PLTA tersebut akan dilaporkan kepada Presiden Jokowi.
Irianto menambahkan, tugas KSP yang dipimpin Moeldoko, bertugas untuk mengawasi, mengevaluasi dan mencegah adanya hambatan-hambatan.
"Hubungan dengan KSP yang dipimpin pak Moeldoko adalah tugas beliau untuk mengawasi, mengevaluasi dan mencegah adanya hambatan-hambatan. Beliau sudah menugaskan salah satu deputi untuk terus memonitor proyek pembangunan ini," tandasnya.
Dalam acara tersebut hadir perwakilan dari China Power, hadir juga Direktur Utama PT Pelindo IV Farid Padang dan Direktur Operasi II PT Adhi Karya Pundjung Setya Brata.
Adapub pembangunan tiga proyek itu dikerjakan oleh PT Adhi Karya dan PT Pelindo IV.
TERPOPULER
