Suara.com - Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) mengklaim kalau pemerintah memiliki perhatian yang begitu besar kepada Papua dan Papua Barat. Perhatian besar pemerintah yang subdisi yang diberikan kepada Papua dan Papua Barat lebih besar dari royalti yang diberikan dari PT. Freeport yaitu mencapai Rp 100 Triliun.
Menanggapi hal tersebut, Kepala Divisi Hukum dan Advokasi Kontras Putri Kanesia menilai perhatian yang diberikan pemerintah tersebut berbeda dengan realitanya. Kata dia, jika pemerintah memiliki perhatian terhadap Papua, seharusnya pemerintah segera menangkap provokator aksi di Surabaya.
"Saya pikir apa yang ditunjukkan hari ini realitanya sebaliknya. Karena bagaimana cara untuk membuktikan kepada teman - teman di Papua sana bahwa pemerintah memilki perhatian sayang terhadap Papua kalau sampai hari ini yang paling konkrit aja penghinaan provokator yang ada di Surabaya sampai sekarang belum ditangkap pelakunya," ujar Putri saat dihubungi Suara.com, Jumat (23/8/2019).
Karena itu kata Putri, hal untuk menkongkritkan bahwa pemerintah memiliki perhatian besar bukan hanya memberikan subsidi besar kepada Papua. Namun pemerintah juga harus seharusnya segera mencari provokator aksi di Surabaya sebagai bukti pemerintah memiliki perhatian besar terhadap Papua.
"Menurut saya itu multitafsir dan kita bicara har ini dulu saja jangan digeneralisir bahwa anggaran cukup besar di Papua tapi dalam perlakukan saja tidak mencerminkan (perhatian kepada Papua)," kata dia.
Sebelumnya, Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) mengklaim kalau pemerintah memiliki perhatian yang begitu besar kepada Papuadan Papua Barat. JK menerangkan bahwa subdisi yang diberikan kepada Papua dan Papua Barat lebih besar dari royalti yang diberikan dari PT. Freeport.
JK memahami apabila pemerintah pusat banyak bergantung kepada sumber daya alam di Papua untuk menggerakan roda ekonomi. Salah satu yang dicontohkannya ialah pajak royalti lebih dari Rp 20 triliun dari PT. Freeport. Namun di samping itu, kata JK, Pemerintah memberikan anggaran hingga subsidi ke Papua sebanyak hampir Rp 100 triliun.
Jadi Papua itu disubsidi habis, besar-besaran dibanding dengan apa yang diperoleh pajak pokok, untuk dipahami saja seperti itu," kata JK di Kantor Wakil Presiden, Jalan Medan Merdeka Barat, Selasa (20/8/2019).
Lebih lanjut, JK mengatakan bahwa Papua memiliki kekhususan tersendiri dalam menjalani otonomi daerahnya. Hal itu disampaikan JK, lantaran orang Papua bisa menjadi kepala daerah di manapun. Akan tetapi, yang bisa menjadi kepala daerah di Papua hanya orang Papua itu sendiri. Otonomi daerah khusus Papua itu juga disebut JK merupakan buah hasil dari dialog antara pemerintah dan Papua selama ini.
"Secara hukum, teman-teman Papua bisa menjadi Gubernur di Jakarta, Jabar, tapi orang Jakarta, Jabar dan lain-lain enggak bisa jadi Gubernur Papua. Itu otonomi politiknya luar biasa," kata dia.
TERPOPULER
