Jaga Kepercayaan Rakyat, Pimpinan KPK Harus Menjadi Benteng Terakhir

Dwi Bowo Raharjo, Welly Hidayat

Selasa, 27 Agustus 2019 | 22:27 WIB
Jaga Kepercayaan Rakyat, Pimpinan KPK Harus Menjadi Benteng Terakhir
Tim Pansel Capim KPK umumkan 104 peserta yang lolos uji kompetensi. (Suara.com/Welly).

Suara.com - Wadah Pegawai KPK mengaku kecewa dengan kinerja Pansel yang dinilai telah meloloskan beberapa Capim KPK bermasalah. Hingga saat ini, Capim KPK tersisa 20 orang dan asih mengikuti tes seleksi.

"Dalam momentum pemilihan pimpinan KPK yang telah memasuki detik-detik yang menentukan, kami pegawai KPK menyatakan kecewa masih masuknya calon-calon bermasalah dalam 20 capim KPK terpilih," kata Ketua Pegawai KPK, Yudi Poernomo, melalui keterangan tertulis, Selasa (27/8/2019).

Meski demikian, Yudi tidak menyebut nama Capim KPK yang dinilainya bermasalah atau memiliki rekam jejak tidak baik.

Menurut Yudi, Pansel KPK tak mengakomodir masukan sejumlah pihak terkait background checking terhadap calon pimpinan KPK. Padahal permintaan tersebut datang dari Pansel KPK.

Selain itu Yudi juga mempersoalkan calon yang tidak mematuhi LHKPN. Yudi menyebut pemimpin KPK adalah pemimpin yang akan membawa arah KPK empat tahun ke depan.

"Pimpinan KPK harus menjadi benteng terakhir menjaga kepercayaan rakyat untuk membuat KPK betul-betul membasmi korupsi bukan melindungi koruptor," ujar Yudi.

Menurut Yudi, pimpinan berkewajiban menjaga KPK agar tetap independen dan dapat menjalankan fungsinya dengan optimal.

"KPK tidak baik-baik saja, saat ini KPK dalam keadaan kritis dan amanah rakyat terancam digadaikan dalam empat tahun ke depan. Kondisi ini darurat," kata Yudi.

Yudi kemudian meminta pada Presiden Joko Widodo untuk mencermati tiga kriteria yang harus diperhatikn dalam menentukan 10 Capim KPK. Tiga kriteria itu yakni:

baca juga

1. Diduga melakukan beberapa dugaan pelanggaran berat selama bekerja di KPK.

2. Memiliki rekam jejak pernah menghambat pelaksanakan tugas KPK.

3. Calon pimpinan yang Tidak melaporkan LHKPN serta perbuatan tercela lainnya. LHKPN memiliki peran penting untuk mendorong akuntablitas pejabat publik sehingga sangat berbahaya apabila KPK memiliki pimpinan yang bahkan tidak mempunyai komitmen pada LHKPN.

"Meminta agar bapak Presiden Jokowi sebagai penanggungjawab maupun pemberi amanah Panitia Seleksi Capim KPK agar tidak menetapkan calon pimpinan KPK (bermasalah) ke 10 besar," tutup Yudi.

Cari Tahu

Kumpulan Kuis Menarik

KUIS: Tipe Karakter Apakah Kamu Saat Mati Listrik Melanda?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Seberapa Kenal Kamu dengan MPR RI?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Tipe Work-Life Balance Mana yang Paling Kamu Banget?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Siapa Kamu di Kru Bajak Laut Topi Jerami?
Ikuti Kuisnya ➔
Kuis Ujian Kepekaan: Apakah Anda Individu yang Empati atau Justru Cuek?
Ikuti Kuisnya ➔
Simulasi TKA SD: 15 Soal Matematika Kelas 6 Materi Bilangan
Ikuti Kuisnya ➔
Simulasi TKA: 30 Soal Matematika SMP 2026, Lengkap Kunci Jawaban dan Pembahasan
Ikuti Kuisnya ➔
15 Soal Simulasi TWK Paskibraka 2026
Ikuti Kuisnya ➔
Simulasi: 25 Soal UTBK SNBT 2026 dan Kunci Jawabannya
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Kepribadian Kamu Mirip Kue Lebaran Apa, Sih?
Ikuti Kuisnya ➔
Kuis Love Language 2026: Kenali Bahasa Cintamu agar Hubungan Makin Klik dan Minim Drama!
Ikuti Kuisnya ➔

Komentar

Terkait

Kinerja Pansel Tuai Kritik, Masinton: yang Tentukan Pimpinan KPK Itu DPR

Kinerja Pansel Tuai Kritik, Masinton: yang Tentukan Pimpinan KPK Itu DPR

News | Selasa, 27 Agustus 2019 | 21:53 WIB

Ditanya Berani Menindak Senior di Polri, Capim KPK Antam Novambar: Hajar

Ditanya Berani Menindak Senior di Polri, Capim KPK Antam Novambar: Hajar

News | Selasa, 27 Agustus 2019 | 17:36 WIB

Disebut 2 Bulan Nginep Gratis di Hotel Lombok, Ini Respons Irjen Firli

Disebut 2 Bulan Nginep Gratis di Hotel Lombok, Ini Respons Irjen Firli

News | Selasa, 27 Agustus 2019 | 17:30 WIB

Pengacara Koruptor Jadi Panelis Capim KPK, Laode: Apakah Pakar Cuma Itu?

Pengacara Koruptor Jadi Panelis Capim KPK, Laode: Apakah Pakar Cuma Itu?

News | Selasa, 27 Agustus 2019 | 14:12 WIB

KPK Minta Pansel Tahan Kritikan dan Fokus Pilih Capim Terbaik

KPK Minta Pansel Tahan Kritikan dan Fokus Pilih Capim Terbaik

News | Senin, 26 Agustus 2019 | 21:41 WIB

Terkini

Taruna Akmil akan Dampingi Siswa Sekolah Rakyat Belajar Mandiri di Asrama Selama 5 Hari

Taruna Akmil akan Dampingi Siswa Sekolah Rakyat Belajar Mandiri di Asrama Selama 5 Hari

News | Senin, 29 Juni 2026 | 23:37 WIB

Tak Lagi 'Macan Ompong', RUU HAM Beri Komnas HAM Kewenangan Penyidikan

Tak Lagi 'Macan Ompong', RUU HAM Beri Komnas HAM Kewenangan Penyidikan

News | Senin, 29 Juni 2026 | 21:35 WIB

Menuju Kota Global, Jakarta Kejar Target Bebas Buang Air Sembarangan

Menuju Kota Global, Jakarta Kejar Target Bebas Buang Air Sembarangan

News | Senin, 29 Juni 2026 | 20:44 WIB

Jangan Terkecoh! Pendakian Gunung Merapi Masih Ditutup, Abaikan Ajakan di Medsos

Jangan Terkecoh! Pendakian Gunung Merapi Masih Ditutup, Abaikan Ajakan di Medsos

News | Senin, 29 Juni 2026 | 20:41 WIB

Jadi Otak Penyekapan, Bos Percetakan di Senen Perintahkan Anak Buah Pasung Kaki Korban

Jadi Otak Penyekapan, Bos Percetakan di Senen Perintahkan Anak Buah Pasung Kaki Korban

News | Senin, 29 Juni 2026 | 20:22 WIB

Bertemu Dony Oskaria, KPK Minta Pejabat BUMN Bandel Tak Lapor LHKPN Disanksi

Bertemu Dony Oskaria, KPK Minta Pejabat BUMN Bandel Tak Lapor LHKPN Disanksi

News | Senin, 29 Juni 2026 | 19:43 WIB

Gelar Budaya Jokowi Disorot, Dinilai Jadi 'Senjata' Politik Incar Masyarakat Paternalistik

Gelar Budaya Jokowi Disorot, Dinilai Jadi 'Senjata' Politik Incar Masyarakat Paternalistik

News | Senin, 29 Juni 2026 | 19:36 WIB

Satu Tahun Menuju 5 Abad, Apakah Jakarta Sudah Layak Kota Global?

Satu Tahun Menuju 5 Abad, Apakah Jakarta Sudah Layak Kota Global?

News | Senin, 29 Juni 2026 | 19:24 WIB

Sekjen Golkar: Pasar Tak akan Goyang Hanya Karena Gaya Pidato Prabowo

Sekjen Golkar: Pasar Tak akan Goyang Hanya Karena Gaya Pidato Prabowo

News | Senin, 29 Juni 2026 | 19:10 WIB

Rp1,1 Triliun Anggaran Pendidikan Jakarta Tak Terserap, DPRD: Harusnya Bisa untuk Sekolah Gratis

Rp1,1 Triliun Anggaran Pendidikan Jakarta Tak Terserap, DPRD: Harusnya Bisa untuk Sekolah Gratis

News | Senin, 29 Juni 2026 | 19:04 WIB

×