Penasihat KPK Enggan Tanggapi Jawaban Capim Saat Uji Publik

Chandra Iswinarno, Welly Hidayat

Rabu, 28 Agustus 2019 | 21:10 WIB
Penasihat KPK Enggan Tanggapi Jawaban Capim Saat Uji Publik
Penasihat KPK Mohammad Tsani Annafari. [Suara.com/Welly Hidayat]

Suara.com - Penasihat Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Mohammad Tsani Annafari enggan menanggapi jawaban yang disampaikan Wakabareskrim Polri Irjen Antam Novambar saat berlangsungnya uji publik. 

Dalam uji publik tersebut, Antam diberikan pertanyaan dari Ketua Pansel KPK Yenti Ganarsih mengenai kemungkinan penasihat KPK mundur bila pimpinan KPK jilid V tidak memiliki integritas. Dalam kesempatan tersebut, Antam menyebut tak mempermasalahkan adanya orang yang berada di struktur KPK mundur, karena masih banyak yang lebih suci.

"Enggak apa-apa. Saya enggak mau komen itu. Itu hak beliau untuk menyampaikan," kata Tsani di Gedung KPK, Kuningan, Jakarta Selatan, Rabu (28/8/2019).

Menurut Tsani,  keinginannya untuk mundur dari penasihat KPK, agar Pansel KPK benar-benar memilih pimpinan KPK yang memiliki integritas tinggi tanpa adanya kepentingan kelompok apapun.

Tsani pun menyampaikan hal itu untuk kepentingan KPK di masa mendatang agar tetap menjadi lembaga antirasuah yang independen, tanpa adanya intervensi dari pihak manapun.

"Tapi saya kan menyampaikan itu dalam rangka untuk membangun awareness semuanya ya. Itu semuanya. Enggak ngomong ke Pansel ke Pak Antam dan yang lainnya. Saya ngomong ke semua orang termasuk pihak-pihak yang berkaitan ini di DPR maupun termasuk ke presiden bahwa pemilihan pansel ini berdampak ke semuanya. Di internal KPK," ujar Tsani

Lantaran itu, Tsani menyampaikan bila pemimpin KPK jilid V terpilih memiliki catatan tak baik, maka wajar bila internal KPK bisa bergejolak untuk menyampaikan aspirasinya.

"Sehingga itu, kalau berdampak ya tentu, orang yang berdampak ini harus berbicara. Mereka ini harus membayangkan orang yang cacat moral, yang tidak ada LHKPN masuk. Itu akan mengganggu kinerja kpk. Termasuk ke penasihat KPK. Kalau memang mereka nggak bisa bekerja, akan mundur hanya itu saja," tutup Tsani

Untuk diketahui, Antam menjawab pertanyaan yang disampaikan Ketua Panitia Seleksi (pansel) KPK Yenti Garnasih saat menjalani uji publik di hadapan pansel dan panelis di Gedung Sekretariat Negara Jakarta, Selasa (27/8/2019).

baca juga

"Jadi bagaimana menanggapi isu-isu ada orang yang ingin mengundurkan diri, kalau ada polisi yang jadi?" tanya Yenti.

"Silakan mengundurkan diri saja, masih banyak yang lebih suci, lebih semangat, berprestasi, baik dari Polri maupun dari lembaga lain, dari imigrasi, tenaga-tenaga yang terbaik. Jadi kalau mau mengundurkan diri silakan daftar kita tandatangani saat itu juga," kata Antam.

Cari Tahu

Kumpulan Kuis Menarik

KUIS: Tipe Karakter Apakah Kamu Saat Mati Listrik Melanda?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Seberapa Kenal Kamu dengan MPR RI?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Tipe Work-Life Balance Mana yang Paling Kamu Banget?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Siapa Kamu di Kru Bajak Laut Topi Jerami?
Ikuti Kuisnya ➔
Kuis Ujian Kepekaan: Apakah Anda Individu yang Empati atau Justru Cuek?
Ikuti Kuisnya ➔
Simulasi TKA SD: 15 Soal Matematika Kelas 6 Materi Bilangan
Ikuti Kuisnya ➔
Simulasi TKA: 30 Soal Matematika SMP 2026, Lengkap Kunci Jawaban dan Pembahasan
Ikuti Kuisnya ➔
15 Soal Simulasi TWK Paskibraka 2026
Ikuti Kuisnya ➔
Simulasi: 25 Soal UTBK SNBT 2026 dan Kunci Jawabannya
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Kepribadian Kamu Mirip Kue Lebaran Apa, Sih?
Ikuti Kuisnya ➔
Kuis Love Language 2026: Kenali Bahasa Cintamu agar Hubungan Makin Klik dan Minim Drama!
Ikuti Kuisnya ➔

Komentar

Terkait

Bambang Widjojanto: Pansel Capim Bagai Malaikat Maut untuk KPK

Bambang Widjojanto: Pansel Capim Bagai Malaikat Maut untuk KPK

News | Rabu, 28 Agustus 2019 | 20:23 WIB

PP Muhammadiyah: Ada Upaya Nyata Tempatkan Orang Bermasalah Pimpin KPK

PP Muhammadiyah: Ada Upaya Nyata Tempatkan Orang Bermasalah Pimpin KPK

News | Rabu, 28 Agustus 2019 | 19:22 WIB

Maarif soal Capim KPK: Komisi III Jangan Memilih karena Pragmatisme Politik

Maarif soal Capim KPK: Komisi III Jangan Memilih karena Pragmatisme Politik

News | Rabu, 28 Agustus 2019 | 18:46 WIB

JAK Yogyakarta Desak Presiden Anulir Capim KPK

JAK Yogyakarta Desak Presiden Anulir Capim KPK

Jogja | Rabu, 28 Agustus 2019 | 18:26 WIB

Terkini

Jakarta Luncurkan Website HUT ke-500, Warga Bisa Daftar Jadi Mitra Perayaan

Jakarta Luncurkan Website HUT ke-500, Warga Bisa Daftar Jadi Mitra Perayaan

News | Jum'at, 26 Juni 2026 | 10:22 WIB

Dugaan Aliran Uang ke BEM UBK Bentuk Represi Halus terhadap Mahasiswa

Dugaan Aliran Uang ke BEM UBK Bentuk Represi Halus terhadap Mahasiswa

News | Jum'at, 26 Juni 2026 | 10:13 WIB

Demonstrasi Bayaran Rusak Demokrasi, Dalangnya Harus Ditindak

Demonstrasi Bayaran Rusak Demokrasi, Dalangnya Harus Ditindak

News | Jum'at, 26 Juni 2026 | 09:29 WIB

Kantor BGN dan DPR RI Dijaga Ketat, 1.287 Personel Amankan Aksi Unjuk Rasa di Jakpus

Kantor BGN dan DPR RI Dijaga Ketat, 1.287 Personel Amankan Aksi Unjuk Rasa di Jakpus

News | Jum'at, 26 Juni 2026 | 09:03 WIB

Jenguk YTR di RSHS, KSP Dudung Langsung Hubungi Dirut BPJS Soal Biaya Perawatan

Jenguk YTR di RSHS, KSP Dudung Langsung Hubungi Dirut BPJS Soal Biaya Perawatan

News | Jum'at, 26 Juni 2026 | 07:55 WIB

Koalisi Sipil Kritik Draf RUU HAM, Sebut Ada Pasal Karet hingga Ancam Independensi Komnas HAM

Koalisi Sipil Kritik Draf RUU HAM, Sebut Ada Pasal Karet hingga Ancam Independensi Komnas HAM

News | Jum'at, 26 Juni 2026 | 07:38 WIB

3  Manajer KDMP-KNMP Meninggal, Amnesty Desak Latsarmil Dihentikan

3 Manajer KDMP-KNMP Meninggal, Amnesty Desak Latsarmil Dihentikan

News | Kamis, 25 Juni 2026 | 22:42 WIB

Gempa Besar Venezuela: Ribuan Orang Hilang Dampaknya Sampai Sejauh 1700 Km

Gempa Besar Venezuela: Ribuan Orang Hilang Dampaknya Sampai Sejauh 1700 Km

News | Kamis, 25 Juni 2026 | 22:41 WIB

Fadli Zon Dorong Cerita Rakyat Jadi Gerakan Nasional, Bukan Sekadar Warisan Budaya

Fadli Zon Dorong Cerita Rakyat Jadi Gerakan Nasional, Bukan Sekadar Warisan Budaya

News | Kamis, 25 Juni 2026 | 21:44 WIB

KPK Cecar Eks Sekjen MPR Maruf Cahyono Soal Bukti-Bukti Gratifikasi Rp17 Miliar

KPK Cecar Eks Sekjen MPR Maruf Cahyono Soal Bukti-Bukti Gratifikasi Rp17 Miliar

News | Kamis, 25 Juni 2026 | 21:44 WIB