Disebut Ada Budaya Saling Curiga di KPK, Abraham Samad Sekakmat Anggota DPR

Agung Sandy Lesmana, Ummi Hadyah Saleh

Sabtu, 07 September 2019 | 18:23 WIB
Disebut Ada Budaya Saling Curiga di KPK, Abraham Samad Sekakmat Anggota DPR
Eks Ketua KPK Abraham Samad saat ditemui di kawasan Jakarta Pusat. (Suara.com/Ummi HS).

Suara.com - Anggota Komisi III DPR Fraksi PKS, Nasir Djamil mengklaim mendapat informasi bahwa ada budaya saling curiga di KPK.

Dia mengklaim, informasi itu diberikan dari beberapa pegawai di KPK. Kabarnya, kata dia, sesama antar pegawai KPK saling penuh kecurigaan.

"Kalau mau jujur, budaya kerja di KPK itu kan saling mencurigai. Konon beberapa teman menyampaikan wallahu'alam benar atau tidak, antara lantai 1 lantai lain masuk ke lantai lain, itu masuk penuh kecurigaan. Itu konon katanya. ini ada apa," ujar Nasir dalam acara diskusi di D'Consulate, Jakarta Pusat, Sabtu (7/9/2019).

Karenanya, kata Nasir perlu ada perbaikan di lembaga antirasuah itu. Ia menilai revisi Undang-undang KPK dan pemilihan calon pimpinan KPK sebagai momentum untuk memperbaiki KPK

"Ini ke depannya harus diperbaiki. Kemudian hasil guna dan daya guna pemberantasan korupsi bisa dilakukan. Momentum pemilihan KPK baik," kata dia.

Nasir pun meminta masyarakat untuk tidak mendramatisir revisi UU KPK bukan untuk melemahkan KPK, melainkan upaya untuk pemberantasan korupsi.

"Kalau memperbaiki bukan berarti ada yang salah, barangkali ada hasil guna dan daya guna Pemberantasan Korupsi mohon jangan didramatisir. DPR melemahkan," tutur Nasir.

Namun, eks Ketua KPK Abraham Samad membantah kabar yang diterima Nasir jika pegawai KPK saling mencurigai satu sama lain.

"Saya mau klarifikasi bahwa konon di KPK punya budaya kerja jelek, mencurigakan antara lantai yang satu dengan lantai lain. Saya bantah," kata Samad.

baca juga

Samad menyebut budaya kerja di KPK merupakan budaya kerja yang paling ideal dibanding lembaga negara yang lainnya. Bahkan, dia mengatakan, budaya kerja di KPK menjadi role model di lembaga-lembaga di negara lain.

Ia pun mengaku pernah diminta untuk membantu merumuskan budaya kerja di Bank Indonesia.

"KPK budaya kerja yang boleh dikatakan paling ideal, dibandingkan dengan lembaga lain. Dua bulan lalu saya dipanggil untuk bantu merumuskan budaya kerja Bank Indonesia karena mereka lihat budaya kerja di KPK paling bagus," ucap dia.

Tak hanya itu, Samad juga menyebut seluruh pegawai di KPK dilarang masuk ke tempat hiburan malam, seperti karaoke.

Cari Tahu

Kumpulan Kuis Menarik

KUIS: Seberapa Kenal Kamu dengan MPR RI?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Tipe Work-Life Balance Mana yang Paling Kamu Banget?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Siapa Kamu di Kru Bajak Laut Topi Jerami?
Ikuti Kuisnya ➔
Kuis Ujian Kepekaan: Apakah Anda Individu yang Empati atau Justru Cuek?
Ikuti Kuisnya ➔
Simulasi TKA SD: 15 Soal Matematika Kelas 6 Materi Bilangan
Ikuti Kuisnya ➔
Simulasi TKA: 30 Soal Matematika SMP 2026, Lengkap Kunci Jawaban dan Pembahasan
Ikuti Kuisnya ➔
15 Soal Simulasi TWK Paskibraka 2026
Ikuti Kuisnya ➔
Simulasi: 25 Soal UTBK SNBT 2026 dan Kunci Jawabannya
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Kepribadian Kamu Mirip Kue Lebaran Apa, Sih?
Ikuti Kuisnya ➔
Kuis Love Language 2026: Kenali Bahasa Cintamu agar Hubungan Makin Klik dan Minim Drama!
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: THR Kamu Cocok Buat Beli HP Apa? Cek Rekomendasinya
Ikuti Kuisnya ➔

Komentar

Terkait

Abraham Samad: KPK Bukan Saja di Ujung Tanduk, Sudah Mati Suri

Abraham Samad: KPK Bukan Saja di Ujung Tanduk, Sudah Mati Suri

News | Sabtu, 07 September 2019 | 16:39 WIB

Abraham Samad Buka Suara, 6 Penyebab KPK Akan Mati Suri

Abraham Samad Buka Suara, 6 Penyebab KPK Akan Mati Suri

News | Jum'at, 06 September 2019 | 13:28 WIB

MS Kaban Minta RI Tiru Korsel, KPK Dikuatkan Bisa Penjarakan Eks Presiden

MS Kaban Minta RI Tiru Korsel, KPK Dikuatkan Bisa Penjarakan Eks Presiden

News | Jum'at, 06 September 2019 | 11:11 WIB

Pegawai KPK Bakal Aksi Rantai Manusia, Tolak Capim Bermasalah dan RUU KPK

Pegawai KPK Bakal Aksi Rantai Manusia, Tolak Capim Bermasalah dan RUU KPK

News | Jum'at, 06 September 2019 | 10:58 WIB

Agus Rahardjo: DPR Jangan Gunakan Wewenang untuk Lumpuhkan KPK

Agus Rahardjo: DPR Jangan Gunakan Wewenang untuk Lumpuhkan KPK

News | Kamis, 05 September 2019 | 19:08 WIB

Terkini

Buntut Kasus Sulis, Dishub DKI Janji Siapkan Parkir Khusus Ojol di Mal

Buntut Kasus Sulis, Dishub DKI Janji Siapkan Parkir Khusus Ojol di Mal

News | Minggu, 21 Juni 2026 | 16:45 WIB

Penyintas Bencana di Pidie Jaya Ubah Dana Stimulan Jadi Modal Usaha

Penyintas Bencana di Pidie Jaya Ubah Dana Stimulan Jadi Modal Usaha

News | Minggu, 21 Juni 2026 | 16:40 WIB

Mulai Besok! Eks Karyawan Hotel Sultan Wajib Lapor ke Posko GBK Demi Kepastian Nasib

Mulai Besok! Eks Karyawan Hotel Sultan Wajib Lapor ke Posko GBK Demi Kepastian Nasib

News | Minggu, 21 Juni 2026 | 15:58 WIB

'Efisiensi Tebang Pilih', Ekonom CELIOS: Dana Transfer Dipangkas Bikin Daerah Mandul!

'Efisiensi Tebang Pilih', Ekonom CELIOS: Dana Transfer Dipangkas Bikin Daerah Mandul!

News | Minggu, 21 Juni 2026 | 15:10 WIB

Predator Anak di Cakung DItangkap: Nekat Jebol Atap Rumah Demi Kabur usai Kepergok Warga

Predator Anak di Cakung DItangkap: Nekat Jebol Atap Rumah Demi Kabur usai Kepergok Warga

News | Minggu, 21 Juni 2026 | 14:15 WIB

Wasekjen PBNU: Usulan Perubahan Ketentuan AHWA Berasal dari Syuriyah PWNU Jateng

Wasekjen PBNU: Usulan Perubahan Ketentuan AHWA Berasal dari Syuriyah PWNU Jateng

News | Minggu, 21 Juni 2026 | 13:29 WIB

Wamendagri Ribka Tegaskan Hilirisasi Kakao Bukti Nyata Keberhasilan Dana Otsus Papua

Wamendagri Ribka Tegaskan Hilirisasi Kakao Bukti Nyata Keberhasilan Dana Otsus Papua

News | Minggu, 21 Juni 2026 | 13:21 WIB

Kabar Gembira! Pajak Film Nasional di Jakarta Dipangkas 50 Persen

Kabar Gembira! Pajak Film Nasional di Jakarta Dipangkas 50 Persen

News | Minggu, 21 Juni 2026 | 13:15 WIB

Gegara Program Prioritas, Kementerian Ramai-ramai 'Mengemis' Anggaran Tambahan?

Gegara Program Prioritas, Kementerian Ramai-ramai 'Mengemis' Anggaran Tambahan?

News | Minggu, 21 Juni 2026 | 12:45 WIB

Stop Politisasi MBG! Asosiasi Desak BGN Fokus Benahi Tata Kelola usai Skandal Korupsi

Stop Politisasi MBG! Asosiasi Desak BGN Fokus Benahi Tata Kelola usai Skandal Korupsi

News | Minggu, 21 Juni 2026 | 12:34 WIB