LKPPD Jabar 2018, 20 Kabupaten dan Kota Masuk Zona Hijau

Mendorong Layanan Lebih Baik
EKKPD mendorong Pemdaprov Jabar untuk memberikan pelayanan masyarakat yang lebih baik. Hal itu dilakukan melalui solusi yang tepat dan cepat atas permasalahan pembangunan yang dilihat dari tiga aspek, yaitu aspek kesejahteraan masyarakat, aspek pelayanan umum, dan aspek daya saing.

Sementara itu, Kepala Biro Pemerintahan dan Kerja Sama Sekretariat Daerah Provinsi Jabar, Dani Ramdan mengungkapkan, secara umum berdasarkan EKPPD 2018, seluruh kabupaten/kota mengalami kenaikan, namun ada yang mengalami kenaikan pesat, tapi ada juga yang kenaikkannya relatif sedang atau sedikit.

"Yang pesat itu tadi sudah digambarkan oleh Pak Gubernur (Ridwan Kamil), memang komitmen dari kepala daerah, yang juga Sekda (Sekretaris Daerah) yang turun langsung, mengorganisir kepala-kepala dinas untuk memenuhi seluruh data dukung maupun kelengkapan," kata Dani.

Dani juga mencontohkan Kabupaten Indramayu, yang selain memiliki daya dukung lengkap, hampir semuanya OPD-nya bisa menyusun SOP pelayanan.

"Hampir ada seribu lebih SOP yang disusun selama setahun oleh Indramayu, sehingga menambah poin yang sangat signifikan," ucapnya.

"Sedangkan yang kurang sebaliknya, karena bupatinya kurang memberikan perhatian, sehingga kepala-kepala dinasnya juga agak kendor. Faktor kepemimpinan ini sangat signifikan untuk aspek LPPD ini." tambahnya.

"Di samping memang ada beberapa kebijakan yang sifatnya nasional yang bisa menurunkan kinerja, misalnya dalam hal pembatasan-pembatasan izin, itu ada juga dampaknya," tambah Dani.

Hasil EKKPD Jabar dalam 5 Tahun
Berikut ini Hasil EKKPD Provinsi Jawa Barat dalam lima tahun terakhir. Pada 2013 menduduki peringkat 5 dengan skor 2,7267; 2014 peringkat 3 dengan skor 2,9202; 2015 peringkat 2 dengan skor 3,176; 2016 peringkat 2 dengan skor 3,2496; dan 2017 peringkat 2 dengan skor 3,2842.

Sedangkan jumlah kabupaten/kota yang memiliki status sangat tinggi setiap tahun meningkat. Pada 2013 sebanyak 7 kabupaten/kota, 2014 sebanyak 19 kabupaten/kota, 2015 sebanyak 23 kabupaten/kota, 2016 sebanyak 26 kabupaten/kota. Namun, pada 2017 terjadi penurunan status pada 6 kabupaten/kota sehubungan adanya persoalan yang menimpa kepala daerah.

Pada kesempatan ini, Dani juga menjelaskan, Pemdaprov Jabar sudah menerapkan elektronik LKPPD (e-LPPD) tahun ini. Jabar sudah mendahului nasional untuk penerapan elektronik LPPD.

"Kita sudah mendahului nasional untuk penyusunan tahun 2018. LPPD kita untuk pertama kalinya sudah menggunakan elektronik LPPD," kata Dani.

"Dari kabupaten/kota, bisa di-input tanpa harus datang ke Bandung. Berkas-berkasnya bisa di-upload dan kita juga bisa cek langsung, sehingga tidak perlu membuka berkas satu per satu," imbuhnya.