Tokoh Papua Minta Pemekaran Wilayah ke Jokowi, Fadli Zon: Kenapa Tidak?

Suara.com - Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon mendukung aspirasi dari tokoh Papua dan Papua Barat yang meminta adanya pemekaran kabupaten di lima wilayah adat di Provinsi Papua dan Papua Barat.

Fadli menyarankan agar pemerintah pusat dapat mendengarkan secara baik aspirasi yang disampaikan oleh tokoh-tokoh Papua yang memang dapat mewakili masyarakat adat di sana.

"Kalau itu merupakan aspirasi dari tokoh-tokoh wilayah adat yang ada di sana, kenapa tidak? Tapi itu ya, kita harus mendengarkan aspirasi dari masyarakat dan tokoh-tokoh yang tepat, yang dianggap mewakili 7 wilayah adat itu," kata Fadli di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (11/9/2019).

Waketum Partai Gerindra ini juga mengaku setuju dengan pemekaran wilayah, apalagi jika pemekaran tersebut dapat berdampak lebih baik terhadap pembangunan di Bumi Cendrawasih.

"Kalau itu bisa dianggap menyelesaikan masalah dan mempercepat proses pembangunan di sana, termasuk infrastruktur, pendidikan, dan ekonomi rakyat, dan sesuai dengan undang-undang otsus ya kenapa tidak. Tapi ini dengarkan dateng dari mereka, bukan hanya keinginan kita," ucap Fadli.

Fadli menuturkan, anggota legislatif juga siap membahas rencana pemekaran wilayah di Papua dan Papua Barat bersama dengan pemerintah.

"Kalau DPR dari dulu kan (siap). Bahkan di 2014 soal daerah otonomi baru pun setuju, kan pemerintah yang melakukan moratorium," tandasnya.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyetujui usulan dari tokoh Papua terkait pemekaran wilayah di Provinsi Papua. Jokowi pun menyetujui dua atau tiga wilayah dari lima wilayah yang diusulkan tokoh Papua.

Hal tersebut dikatakan Jokowi saat merespon aspirasi tokoh Papua saat pertemuan di Istana Negara, Jakarta, Selasa (10/9/2019).

"Terkait pemekaran, jangan banyak-banyak dulu. Tapi bapak menyampaikan, tambahan lima. Ini total atau tambahan? Saya iya, tapi mungkin tidak lima (wilayah) dulu. Mungkin kalau nggak dua (atau) tiga," ujar Jokowi di Istana Negara Jakarta, Selasa (10/9/2019).

Kendati demikian, Jokowi menuturkan pemekaran wilayah yang diusulkan tokoh Papua perlu dilakukan kajian terlebih dahulu. Sebab kata dia, pemekaran wilayah diatur dalam perundang-undangan.

"Ini kan perlu ada kajian. Karena UU (Undang-undang) nya mendukung ke sana dan saya memang ada usulan itu dari bawah," kata dia.