Sekali lagi dirinya menegaskan, tak ada tunggangan dari pihak mana pun dalam aksi mahasiswa belakangan ini.
"Kita turun sebagai gerakan moral dan intelektual, jadi saya ingin sampaikan, kita tidak pernah ditunggangi pihak mana pun," tegas Fatur.
"Mosi tidak percaya yang dihadirkan itu jangan dipandang sebagai hal biasa. Itu adalah kegelisahan publik bahwasanya negara ini tidak baik-baik saja dan tidak dikawal dengan prinsip-prinsip yang demokratis," tambahnya.
Ketika sesi bicara para ketua BEM yang hadir hampir selesai, Fatur meminta izin Karni Ilyas untuk menambahkan sebuah pernyataan.
"RUU yang dibahas secara tergesa-gesa, dikebut di akhir periode, ini adalah sebuah kejanggalan, dan dalam membaca kejanggalan itu hanya ada dua alasan: ketidaktahuan, atau mungkin bahasa lebih halusnya kebodohan, atau ada kepentingan, dan mungkin ini tadi pertanyannya, "ini apa sih kepentingan dari anggota dewan dan elite politik hari ini?" tutup Fatur.
Sejumlah mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi melakukan aksi unjuk rasa di depan gedung DPR RI, Jakarta, Senin (23/9/2019) dan Selasa (24/9/2019).
Menurut keterangan musikus Ananda Badudu, ada lima tuntutan dari para mahasiswa dan masyarakat yang berunjuk rasa di depan Gedung DPR:
1. Batalkan UU KPK, RUU KUHP, Revisi UU Ketenagakerjaan, UU Sumber Daya Air, RUU Pertanahan, RUU Pertambangan Minerba, UU MD3 serta sahkan RUU PKS, RUU Masyarakat Adat dan RUU Perlindungan Data Pribadi.
2. Batalkan hasil seleksi calon pimpinan KPK.
3. Tolak dwifungsi Polri.
4. Selesaikan masalah Papua dengan pendekatan kemanusiaan.
5. Hentikan Operasi Korporasi yang merampok dan merusak sumber-sumber agraria, menjadi predator bagi kehidupan rakyat, termasuk mencemari udara dan air sebagai karunia Tuhan YME, seperti halnya kebakaran hutan, yang saat ini terjadi di Sumatra dan Kalimantan, dan pidanakan pihak yang terlibat.
Baca Juga: Dikeroyok Oknum Aparat dalam Demo Makassar, Ini Cerita Jurnalis LKBN Antara
