Suara.com - Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) buka suara terkait tudingan Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) yang dinilai pasif menangani kasus kekerasan aparat kepolisian terhadap mahasiswa dan pelajar yang berujuk rasa di sekitar gedung DPR, Jakarta dan berbagai daerah di Indonesia.
Komisioner Kompolnas, Poengky Indarti meminta agar KontraS memberikan pernyataaan merujuk pada fakta yang jelas.
Poengky mengaku jika pihaknya telah mendesak Propam Polri untuk melakukan investigasi terkait aksi represif polisi terhadap pendemo yang kini menelan korban jiwa.
"Kontras tidak tahu apa yang dilakukan Kompolnas. Jadi Kontras sudah bertindak tidak fair karena menghakimi tanpa melihat fakta. Kompolnas telah mendesak Propam Polri melakukan investigasi semua kasus dugaan kekerasan yang menimbulkan korban meninggal dan luka-luka," ujar Poengky kepada Suara.com, Selasa (15/10/2019).
Tak hanya itu, Poengky mengklaim jika Kompolnas terus melakukan upaya dengan berkomunikasi dengan jajaran Polri. Mulai dari Kapolri Jenderal Tito Karnavian hingga jajaranya.
"Kompolnas juga mengawasi prosesnya, serta terus berkomunikasi dan berkoordinasi dengan Kapolri, Irwasum, Kadiv Propam dan Kapolda," katanya.
Oleh karena itu, Poengky meminta agar KontraS tak memberikan pernyataan yang menyudutkan Kompolnas. Sebab, pernyataan tersebut dinilai tak berdasar dan cenderung memfitnah.
"Tentu saja Kontras tidak tahu hal tersebut, jadi seenaknya saja mengatakan Kompolnas pasif. Kalau tidak tahu, tanya langsung. Kami tidak pernah menutup komunikasi. Jangan membuat statement yang tidak berdasar dan cenderung fitnah," imbuh Poengky.
Sebelumnya, KontraS menyatakan, semestinya saat prosedur operasional standar tidak ditaati kepolisian atau terdapat dugaan penggunaan kekuatan berlebihan, Kompolnas bersuara memberi masukan dan mencari fakta.
"Ini tidak terlihat tindakan itu dilakukan, kesannya hanya diam saja menunggu laporan masuk. Kalau kaya gitu ya lebih baik tidak ada Kompolnas menurut saya," kata Koordinator KontraS Yati Andriyani sebagaimana dilansir laman Antara, di Jakarta, Senin (14/10/2019).
Berulangnya penanganan unjuk rasa yang menimbulkan korban jiwa disebutnya teguran keras bagi Kompolnas yang memiliki fungsi melakukan pengawasan terhadap kepolisian, selain memberikan masukan kebijakan.
TERPOPULER
