Soal Radikalisme, Mekopolhukam Mahfud Singgung Kemiskinan Peninggalan SBY

Pebriansyah Ariefana

Minggu, 27 Oktober 2019 | 11:53 WIB
Soal Radikalisme, Mekopolhukam Mahfud Singgung Kemiskinan Peninggalan SBY
Menko Polhukam Mahfud MD bersiap mengikuti foto bersama seusai pelantikan menteri Kabinet Indonesia Maju di Beranda Istana Merdeka, Jakarta, Rabu (23/10/2019). ABDUL HALIM ISKANDAR

Suara.com - Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan, Mahfud MD meminta masyarakat Kalimantan Barat untuk mencegah menyebarnya paham radikal di lingkungan sekitarnya. Menurutnya, bahaya laten paham radikal jika terus dibiarkan maka akan dengan mudah merusak persatuan dan kesatuan bangsa ini, sehingga paham-paham radikal ini harus dicegah sedini mungkin.

Mahfud menambahkan, untuk mewujudkan Indonesia Emas kita harus membangun rasa kebangsaan dan nasionalisme. Sehingga masyarakat harus menanamkan kebanggaan pada diri karena kita sudah merdeka dengan hasil perjuangan bangsa sendiri.

"Jika sampai sekarang ada yang mengatakan kenapa kita sudah merdeka selama 74 tahun, namun masih banyak yang masih miskin, itu adalah pertanyaan yang mendasar dan sebelum dijawab perlu kita renungkan, sebelum kita merdeka jumlah masyarakat miskin kita 99,9 persen," kata Mahfud di Kalbar, Minggu (27/10/2019).

"Justru karena kita sudah merdeka, setelah sekian puluh tahun pemerintah terus menekan angka kemiskinan tersebut dan setelah mengakhiri masa pemerintahan SBY, masyarakat miskin Indonesia berada di angka 11,8 persen dan setelah pada periode pertama pemerintahan Jokowi turun menjadi 9,1 persen dengan jumlah masyarakat miskin sebanyak 25,1 juta dari total penduduk Indonesia," papar Mahfud.

Dan jika program pemerintah terus berjalan, target penuntasan angka kemiskinan pada tahun 2045, bisa terwujud. Kuncinya, kata dia, adalah kita harus bersatu. Jangan marah-marah terus dengan pemerintah, justru masyarakat harus mendukung berbagai kebijakan pro-rakyat, agar program pengentasan kemiskinan itu bisa dilakukan.

"Pemilihan presiden sudah berakhir, sudah saatnya kita kembali mengejar berbagai ketertinggalan kita. Jangan terus berkutat dengan masalah yang tidak jelas," tuturnya. (Antara)

Cari Tahu

Kumpulan Kuis Menarik

KUIS: Seberapa Leo Sih Kamu? Mengukur Tingkat Percaya Diri dan Karisma
Ikuti Kuisnya ➔
Kalkulator Weton Online, Cek Hari Lahir Menurut Penanggalan Jawa
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Kacamata Apa yang Paling Cocok dengan Gayamu?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Sepatu Mana yang Cocok dengan Kepribadianmu?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Seberapa Kenal Kamu dengan Si Zodiak Cancer?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Tipe Karakter Apakah Kamu Saat Mati Listrik Melanda?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Seberapa Kenal Kamu dengan MPR RI?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Tipe Work-Life Balance Mana yang Paling Kamu Banget?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Siapa Kamu di Kru Bajak Laut Topi Jerami?
Ikuti Kuisnya ➔
Kuis Ujian Kepekaan: Apakah Anda Individu yang Empati atau Justru Cuek?
Ikuti Kuisnya ➔
Simulasi TKA SD: 15 Soal Matematika Kelas 6 Materi Bilangan
Ikuti Kuisnya ➔

Komentar

Terkait

Pengangkatan Wamen Dituding Tidak Sah, Fahri Sanjung Respons Mahfud MD

Pengangkatan Wamen Dituding Tidak Sah, Fahri Sanjung Respons Mahfud MD

News | Minggu, 27 Oktober 2019 | 11:25 WIB

Pengangkatan Wakil Menteri Tidak Sah? Ini Penjelasan Mahfud MD

Pengangkatan Wakil Menteri Tidak Sah? Ini Penjelasan Mahfud MD

News | Minggu, 27 Oktober 2019 | 09:43 WIB

Mahfud MD Singgung Buruknya Pemilu Orba hingga Nomokrasi di Era Reformasi

Mahfud MD Singgung Buruknya Pemilu Orba hingga Nomokrasi di Era Reformasi

News | Jum'at, 25 Oktober 2019 | 23:18 WIB

Menkopolhukam Mahfud MD hingga Menpora Amali Hadiri Acara Bawaslu Award

Menkopolhukam Mahfud MD hingga Menpora Amali Hadiri Acara Bawaslu Award

News | Jum'at, 25 Oktober 2019 | 21:50 WIB

Terkini

Kuota Produksi Vale Dipangkas, Bahlil: Mereka Buat Laporan Sembarangan!

Kuota Produksi Vale Dipangkas, Bahlil: Mereka Buat Laporan Sembarangan!

Bisnis | Kamis, 17 September 2026 | 08:49 WIB

7 Perusahaan Lagi Antre IPO Tahun Ini

7 Perusahaan Lagi Antre IPO Tahun Ini

Bisnis | Kamis, 17 September 2026 | 08:42 WIB

Hilirisasi Agro Berpotensi Tambah PDB hingga 10 Kali Lipat, Ini Strateginya

Hilirisasi Agro Berpotensi Tambah PDB hingga 10 Kali Lipat, Ini Strateginya

Bisnis | Kamis, 17 September 2026 | 08:39 WIB

7 Cara Memakai Air Mawar sebagai Setting Spray agar Makeup Tidak Crack

7 Cara Memakai Air Mawar sebagai Setting Spray agar Makeup Tidak Crack

Lifestyle | Kamis, 17 September 2026 | 08:36 WIB

Jenius Catat Transaksi Valas hingga Nabung Jadi Andalan Pengguna

Jenius Catat Transaksi Valas hingga Nabung Jadi Andalan Pengguna

Bisnis | Kamis, 17 September 2026 | 08:35 WIB

Jateng Rawan Bencana, Wakil Ketua DPRD Usulkan Pelajaran Mitigasi Masuk Kurikulum Sekolah dari PAUD

Jateng Rawan Bencana, Wakil Ketua DPRD Usulkan Pelajaran Mitigasi Masuk Kurikulum Sekolah dari PAUD

Jawa Tengah | Kamis, 17 September 2026 | 08:22 WIB

Ada Menkeu Baru, Rencana Dividen BUMN Rp120 Triliun ke APBN Dinego Lagi

Ada Menkeu Baru, Rencana Dividen BUMN Rp120 Triliun ke APBN Dinego Lagi

Bisnis | Kamis, 17 September 2026 | 08:21 WIB

10 Hal yang Sebaiknya Tidak Disampaikan lewat Telepon

10 Hal yang Sebaiknya Tidak Disampaikan lewat Telepon

Tekno | Kamis, 17 September 2026 | 08:20 WIB

QRIS Tembus 68 Juta Pengguna, Keamanan Transaksi Jadi Sorotan

QRIS Tembus 68 Juta Pengguna, Keamanan Transaksi Jadi Sorotan

Tekno | Kamis, 17 September 2026 | 08:09 WIB

Parliamentary Threshold Naik 5 Persen, Pengamat Sebut Kalkulasi Partai Menuju 2029 Berubah

Parliamentary Threshold Naik 5 Persen, Pengamat Sebut Kalkulasi Partai Menuju 2029 Berubah

News | Kamis, 17 September 2026 | 08:08 WIB

×