REGIONAL:
Suara.com - Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Mahfud MD menyebut Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menyinggung usulan untuk melakukan evaluasi terhadap sistem pemilu langsung di Indonesia jelang Pilkada Serentak 2020 saat pertemuan pimpinan KPU dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi) di Istana Merdeka, Jakarta, Senin (11/11/2019).
Kata Mahfud usulan tersebut belum sampai kepada pembahasan ataupun kesimpulan. Namun baru sampai kepada mengusulkan ide.
"Ada disinggung (Soal usulan evaluasi Pemilu langsung) tapi tidak dibahas, tapi pemerintah belum punya pendapat resmi. Kami baru saling lempar ide jadi belum dibahas dan belum ada kesimpulan tapi tentu akan dibahas," ujar Mahfud, Jakarta di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (11/11/2019).
Mahfud menuturkan dalam pertemuan tersebut Jokowi mengatakan nantinya akan dibahas semua. Sebab usulan tersebut masih ditampung terlebih dahulu.
"Nanti dibahas semuanya, artinya semua ditampung dulu semua ide ditampung posisi tadi kan KPU yang melapor kalau secara internal nanti kita akan bicara," tandasnya.
Sebelumnya, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menilai pelaksanaan pilkada secara langsung lebih banyak mudarat ketimbang manfaatnya.
Salah satu mudaratnya yakni, biaya politik yang tinggi hingga membuka potensi adanya korupsi terhadap pemimpin terpilih hasil Pilkada.
“Tapi kalau dari saya sendiri justru pertanyaan saya adalah apakah sistem politik pemilu, pilkada ini masih relevan setelah 20 tahun?" kata Tito di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (6/11/2019).
"Banyak manfaatnya partisipasi demokrasi tapi kita lihat mudaratnya juga ada, politik biaya tinggi. Kepala daerah kalau enggak punya Rp 30 M mau jadi bupati mana berani dia, udah mahar politik,” katanya.
TERPOPULER