Ketua DPR Minta Program Deradikalisasi Dievaluasi, Mahfud MD: Tidak Perlu

Suara.com - Menko Polhukam Mahfud MD tidak sependapat ihwal usulan Ketua DPR RI Puan Maharani untuk mengevaluasi program deradikalisasi, karena masih ditemukan aksi terorisme. Kekinian, aksi teror bom bunuh diri terjadi di Polrestabes Medan, Sumatra Utara.

Menurut Mahfud, program deradikalisasi tidak harus dievaluasi melainkan hanya perlu diperkuat.

“Enggak (perlu). Program deradikalisasi diperkuat saja. Karena dari sudut kuantitatif 2017 dan 2018 jauh lebih tinggi dari 2019. Artinya tingkat antisipasi sudah oke tapi sekarang terjadi perluasan subjek,” kata Mahfud di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (13/11/2019).

Perluasan subjek yang dimaksud Mahfud ialah pola penyerangan yang dilakukan oleh para bomber atau pelaku terorisme mulai berubah-ubah dari peristiwa satu keperistiwa lainnya.

“Kalau dulu teror orang laki-laki dewasa tapi sekarang ada ibu-ibu. Yang pak Wiranto melibatkan ibu, yang Sidoarjo ibu, Sibolga ibu. Lalu juga melibatkan anak, yang di Surabaya itu bunuh diri bersama anak, yang di Pandeglang itu juga melibatkan anaknya,” ujar Mahfud.

“Nah itu berarti kualitasnya semakin meluas, mengerikan lah. Tapi kualitasnya menurun. Berarti tingkat antisipasi dari keamanan dan intelijen sudah cukup. Ya perlu ditingkatkan,” sambungnya.

Sebelumnya, Puan Maharani meminta dilakukan evaluasi terhadap program deradikalisasi yang dijalankan pemerintah.

Sebab, menurut dia, aksi terorisme masih terus terjadi seperti peristiwa ledakam bom di Polrestabes Medan, Sumatra Utara.

“Tentu saja, deradikalisasi ini kemudian harus kita evaluasi, ya ini sudah masuk ke itu ke individu-individu ini,” kata Puan di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (13/11/2019).

Puan kemudian meminta pihak terkait untuk berperan bersama dalam melalukan antisipasi. Termasuk juga elemen masyarakat yang dinilai Puan perlu ikut berperan.

“Bagaimana peran dari apa namanya BNPT kemudian bagaimana peran kepolisian, TNI dan bukan hanya itu saja. Bukan hanya aparat hukum saja tapi masyarakat ini karena masuknya itu sudah ke wilayah umum,” ujar Puan.